Parpol Pendukung Appi Ingin Awasi Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan DIAmi, KPU Anggap Parpol Tidak Berhak

10 December 2017 16:29
Parpol Pendukung Appi Ingin Awasi Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan DIAmi, KPU Anggap Parpol Tidak Berhak

POSMA, MAKASSAR – Ketua DPC PPP Makassar, Busranuddin mengatakan, 4 Parpol pendukung calon Walikota Makassar akan membentuk tim khusus dalam memproses pengawasan verifikasi faktual oleh KPU khususnya terhadap KTP dukungan untuk pasangan calon walikota di jalur independen Danny Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

“Ini sangat penting, karena kita ingin mendapat Walikota yang bersih. Kami tidak mau, kalau proses kita ini dilakukan dengan cara-cara yang kotor. Kalau sumbernya sudah kotor, tentu hasilnya nanti juga kotor. Kita tidak mau kalau seperti itu,” papar Busranuddin, selaku pimpinan koalisi 4 Parpol Pendukung Appi dalam jumpa pers di Hotel Grand Clarion, Makassar, Minggu (10/12/2017).

Dia berjanji, akan menurunkan tim yang akan mengawal pihak KPU yang ditugaskan kepada PPK dan PPS selaku tim verifikator, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara itu, Bendahara DPD II Golkar Makassar, Rahman Pina, menyatakan pihaknya akan melibatkan kader-kader partainya untuk bekerja membantu KPU dalam rangka pengawalan dan pengawasan verifikasi faktual.

Bahkan timnya juga akan dimodali dengan identitas khusus, guna memudahkan pihaknya bekerja.

Keempat Parpol pendukung pasangan Munafri Arifiddin (Appi) – Rachmatika Dewi (Cicu) ke Pilwali Makassar 2018, masing-masing Partai Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Kota Makassar yang dihubungi secara terpisah menegaskan, yang bisa mengawasi dan masuk jalur koordinasi pada verifikasi faktual untuk data dukungan Balon Walikota Makassar jalur independen hanya pihak Panwas dan LO Paslon, minggu (10/12/17).

“Yang bisa mengawasi kami dalam verifikasi faktual didalam aturan hanya panwas dan LO Paslon, selain itu termasuk parpol, kami minta maaf tidak ada aturan yang mengaturnya, ” kata Komisioner KPU, Abdullah Mansur.

Menurut Abdullah Mansur, kalaupun ada pihak atau Parpol mau ikut mengawasi pihaknya tidak akan melarang, tetapi menurutnya tentu harus diluar bukan didalam dan kita hindari kesan intervensi.

“Silahkan saja kalau ada pihak yang mau ikut mengawasi, tetapi harus diketahui kalau koordinasi kami itu hanya kepada Panwas dan LO Paslon bukan kepada siapa – siapa termasuk Parpol yang mau mengawasi itu, ” tegas Abdullah Mansur.

Abdullah Mansur kembali menegaskan koordinasi kami bukan Partai yang akan ikut mengawasi nanti. Olehnya , kami meminta kepada Paslon untuk bisa mengirim nama – nama LO nya ditingkat Kelurahan untuk turun bersama – sama melakukan verifikasi faktual, kata Abdullah Mansur.

Abdullah menambahkan, kita berharap proses verifikasi faktual nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan, terkait Parpol seperti yang diberitakan akan ikut mengawasi, kami minta untuk bisa memahami rambu – rambu yang dimiliki oleh Penyelenggara dan Panwas, bagi Parpol yang ingin terlibat kedalam sistim saya pikir itu tidak diperbolehkan, jadi sifatnya hanya mengawasi tapi tidak masuk di sistim, tutup Abdullah Mansur. (*).

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya