Sabri, Asisten 1 Pemkot Makassar Di Vonis Bebas

18 December 2017 17:52
Sabri, Asisten 1 Pemkot Makassar Di Vonis Bebas

POSMA, MAKASSAR — Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri dalam kasus dugaan korupsi.

Vonis itu dibacakan majelis hakim yang dipimpin langsung Bonar Harianja salaku Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan, Senin (18/12/2017) malam tadi.

“Membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Bonar Harianja dalam persidangan.

Sebelumnya, Sabri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut menfasilitasi sewa lahan negara antara PT PP dengan Rusdin dan Jayanti Ramli selaku penggarap, yang kemudian pada sidang tadi keduanya dijatuhi vonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara, di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan dibacakan secara terpisah oleh mejelis hakim di dalam persidangan.

Dengan mendudukkan tiga orang terdakwa yakni, Asisten 1 Pemkot Makassar Muh Sabri, Jayanti Ramli dan Rusdin di Pengadilan Tipikor Makassar.

Majelis hakim yang diketuai Bonar Harianja menyatakan terdakwa, Jayanti Ramli dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, denda Rp 50 juta, subsidaer 1 bulan kurungan.

Sedangkan Rusdin, dijatuhi pidana 1 tahun, denda Rp 50 juta, subsidaer 1 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Rusdin juga di jatuhi pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp250, subsidaer 6 bulan penjara. Dengan ketentuan, jika dalam waktu 1 tahun 6 bulan tidak membayar uang pengganti kerugian negara. Maka harta benda milik terdakwa Rusdin akan disita oleh negara.

Terdakwa Rusdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Telah menerima uang dari pembayaran sewa lahan negara sebesar Rp250 juta, dan belum pernah dikembalikan.

Sedangkan terdakwa Sabri dijatuhi bebas secara sah dan meyakinkan.

“Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa penuntut Umum dan membeskan terdakwa dari tahanan,” tegas Bonar Harianja.

Peran terdakwa Sabri selaku fasilitator dan mediator dalam penyewaan lahan tersebut, kata majelis hakim tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dalam peraturan presiden.

Surat yang dijadikan perjanjian sewa-menyewa, bukan surat perjanjian dinas. Melainkan surat perjanjian tersebut dibuat serta dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa.

Tidak terbukti melanggar dalam pasal dakwaan primair, seperti yang telah didakwakan terhadap terdakwa, selaku pejabat pemerintah kota Makassar.

Hakim menyatakan vonis bebas, terhadap terdakwa karena tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dalam dakwaan primair dan subsidaer melakukan, tindak pidana korupsi,” kata ketua Majelis Hakim Tipikor Makassar, Bonar Harianja.

Terdakwa dalam dakwaan subsidaer. Terdakwa hanya berperan sebagai fasilitator, untuk memediasi sengketa lahan yang akan dipersewakan antara pihak PT PP dan pihak Jayanti Ramli serta Rusdin.

Untuk pembangunan megaproyek Newport Pelabuhan Makassar, yang rencananya akan diresmikan presiden.

Sementara JPU langsung menyatakan kasasi terhadap putusan hakim tersebut, di hadapan majelis hakim pengadilan Tipikor Makassar (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya