Kasus Danny Pomanto Dan Penggeledahan Di Balaikota, Pengamat Hukum Ingatkan Polisi Jangan Jadi Alat Politik

03 January 2018 20:31
Kasus Danny Pomanto Dan Penggeledahan Di Balaikota, Pengamat Hukum Ingatkan Polisi Jangan Jadi Alat Politik

POSMA, MAKASSAR – Kasus yang menimpa Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘ Danny’ Pomanto terkait dugaan mark-up anggaran pengadaan tujuh sanggar lorong UNKM dan  Ketapang Kencana, dipertanyakan kalangan pengamat dan praktisi hukum.

Seperti diketahui, Danny sebagai warga negara telah memenuhi pemanggilan dan taat hukum sebagai saksi dalam kedua kasus tersebut. Namun, diluar dugaan Tim Tipikor Polda Sulsel juga ikut menyita sejumlah berkas dan barang usai penggeledahan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Rabu (3/1/2018).

Antara lain uang tunai, dua buah komputer, satu box plastik berisi soft copy, satu kardus kertas berisi berkas, satu kresek merah berisi berkas, dan satu unit server CCTV.

Selain mengamankan sejumlah barang, Tim Tipikor Polda Sulsel juga membawa empat orang pegawai BPKA Makassar, yakni tiga orang laki-laki dan seorang perempuan.

Pegawai tersebut akan dibawa ke Polda Sulsel untuk dimintai keterangan guna melengkapi pemeriksaan.

Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kantor Balaikota Makassar, Rabu (3/1/2018).

Menurutnya, upaya hukum tersebut harus melalui mekanisme atau prosedural seizin dari ketua pengadilan. Apalagi melakukan penyitaan dokumen dan dua unit komputer dibeberapa ruangan di kantor Balaikota.

“Pertama harus ada izin ketua pengadilan, penggeledahan dan penyitaan. Kedua itu dibolehkan dalam hal tertentu. Jadi kewenangan penyidik ketika ada dugaan barang bukti yang mungkin berkaitan dengan objek yang disidik. Tapi itu tidak serta merta, itu ada mekanismenya, di satu pihak menjalankan kewenangannya di satu sisi menjunjung tinggi prosedural yang ada,” jelasnya

Dia menilai, staf keuangan pemerintah kota yang dibawa paksa cenderung melampaui reaksi yang berlebihan oleh penyidik. Biasanya, upaya ini dilakukan apabila ada pihak yang diduga dan mempersulit proses hukum.

Akan tetapi selama ini proses hukum yang berjalan tidak ada tanda-tanda dan bahkan terkesan menjadi pertanyaan bagi semua pihak apakah kasus yang ditangani Polda Sulawesi Selatan, Walikota sebagai saksi masih berstatus penyelidikan atau penyidikan.

Nyatanya, dua kasus yang telah bergulir statusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tanpa adanya tersangka. Kedua kasus tersebut, yakni kasus dugaan korupsi program penghijauan penanaman pohon ketapang dan pengadaan tujuh sanggar lorong UMKM.

“Kalau lidik itu kewenangan penyidik untuk menggali sebuah perbuatan apakah sebagai perbuatan pidana berdasarkan barang bukti, atau alat bukti. Sekarang ini kan masuk seolah-olah langsung sidik, sudah terlalu jauh ini kalau sidik sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan apakah Walikota yang dipaksakan untuk ditersangkakan ? atau ada tersangka lain karena posisi Walikota masih sebagai saksi,” pungkas Hambali.

Bahkan dia menganggap proses penggeledahan yang dikawal ketat polisi bersenjata laras panjang sangat berlebihan. Layaknya upaya pemberantasan pelaku tindak kejahatan teroris.

“Itu yang menggeledah menggunakan laras panjang seolah-olah memberantas teroris, nah ini kan bukan kasus teroris, masih banyak kasus yang harus diungkap oleh Polda yang lain,” ujarnya.

Apalagi, kata Hambali, Danny Pomanto sudah kooperatif memenuhi panggilan penyidik dua hari secara berturut-turut. Olehnya itu, dia berharap kepada pihak kepolisian untuk lebih profesional bekerja.

Pihak kepolisian, katanya, terkesan memaksakan untuk mengungkap kasus hukum dan meninggalkan kesan jika polisi menjadi alat politik oleh oknum tertentu.

“Pak wali di satu pihak Walikota aktif dia akan bertarung calon Walikota. Sehingga dengan demikian terkesan tindakan polisi terlalu reaktif, harusnya menjunjung praduga tak bersalah, kewenangan silahkan, tapi jangan terkesan dipaksakan keadaannya,” kata dia.

Sementara itu, Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta Muhammad Khoirul Anwar menegaskan seluruh aparat hukum agar menjaga netralitasnya di tahun politik 2018 hingga 2019.

Mantan Komisoner Ombudsman RI ini menyikapi pemeriksaan terhadap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sebagai saksi oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan korupsi program 7 Sanggar Lorong program Pemerintah Kota Makassar.

Menurut Khoirul, hukum bisa dijadikan alat politik oleh pihak tertentu untuk menjegal calon atau kandidat yang ingin maju menjadi kepala daerah. Bagi Khoirul,  praktik demikian bisa saja terjadi di Makassar.

“Kita tidak berpretensi, tapi kita pernah menemukan hukum dijadikan alat politik untuk menjegal calon yang kiranya bisa menghalangi tujuan dari seseorang,” kata Anwar kepada media, Rabu (3/1/2018).

Anwar menegaskan polisi jangan berpolitik, aparat hukum harus mengikuti peraturan Kapolri yang mengatur independensi dan netralitas Polri dalam menyelidiki suatu kasus dugaan tindak pidana terhadap Danny Pomanto.

“Pak Danny minta (pemeriksaan) dibuka langsung, itu sebuah tantangan keterbukaan yang luar biasa. Itu bisa. Seharusnya penyidik atau penegak hukum lainnya, kita semua berharap tak ada lagi yang dimanfaatkan dan dikaitkan dengan politik hukum,” tutur Khoirul (*).

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya