Pekerja Digiring Ke Politik Praktis, KSPSI Ancam Pidanakan Perusahaan Yang Intimidasi Anggotanya

15 January 2018 04:52
Pekerja Digiring Ke Politik Praktis, KSPSI Ancam Pidanakan Perusahaan Yang Intimidasi Anggotanya

POSMA, MAKASSAR -Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan mengecam sejumlah perusahaan yang terindikasi memaksa pekerjanya untuk memilih salah satu calon Walikota/Kepala Daerah di Kota Makassar.

Ketua KSPSI Sulawesi Selatan, Basri Abbas kepada media, Sabtu (13/1/2018) mengatakan, Perusahaan apapun tidak boleh melakukan intimidasi kepada para pekerjanya untuk tujuan politik dan untuk kepentingan pribadi.

Apabila ada perusahaan yang melakukan intimidasi demikian, maka KSPSI Sulsel mengancam akan menggerakkan semua organisasi buruh untuk melakukan demonstrasi dan menempuh upaya hukum.

“Apalagi jika ada perusahaan yang memaksakan pekerja untuk memilih salah satu calon atau mengeluarkan ancaman akan memecat karyawan karena beda pilihan politik, jelas akan kami sikapi dengan serius,” kata Basri.

Menurutnya, tugas tenaga kerja adalah bekerja sesuai tugasnya. Bukan mengikuti keinginan politik pemimpin perusahaan.

Pilihan politik itu, katanya, harus diserahkan ke masing-masing individu. Kalau ada indikasi pemaksaan, itu bukan lagi masalah undang undang ketenagakerjaan. Tapi sudah masuk ranah hukum pidana.

Sebelumnya warganet dihebohkan dengan beredarnya tulisan di akun grup media sosial tentang salah satu perusahaan besar di Kota Makassar, yang diduga mengintimadasi karyawannya agar mendukung salah satu pasangan calon.

Isi pesan itu ada yang menyebut langsung perusahaan dan nama Calon Walikota dan Wakil Walikota dimaksud, ada juga yang tak menyebut secara spesifik. Namun pesan yang dinilai bermuatan politis tersebut beredar luas ke beberapa akun grup media sosial (medsos) seperti facebook dan WA.

Petikan yang beredar di Medsos tersebut antara lain :

“Ada gosip sang juragan mengarahkan anak buahnya. Setiap 1 orang harus merekrut 10 orang, kalau tidak maka akan diberhentikan bekerja… Alias dipecat. Kasihan, kasihan, sang anak buah mau tak mau harus nurut karena kekurangan orang untuk membantunya,”.

Atas komentar tersebut, banyak netizen menyatakan keprihatinan. Sebab perusahaan telah menyeret pekerja ke jalur politik praktis.

Simanjuntak Grace, salah seorang warga menanggapi persoalan tersebut. Menurutnya, dalam momen politik seperti pada tahun ini, masing-masing kubu akan mencari dukungan massa secara ilegal maupun legal.

Menurutnya sudah menjadi rahasia umum, ada pihak yang menggunakan kekuatan politik dari perusahaan dan kekayaan keluarga.

“Dan, ada yang menggerakkan bawahan dengan sedikit ancaman karena mumpung masih berkuasa,” demikian isi kutipan Simanjuntak Grace. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya