Polres Pelabuhan Rilis Hasil Razia Minol, AUHM Bantah Dugaan Usaha Tak Berizin

27 April 2018 10:57
Polres Pelabuhan Rilis Hasil Razia Minol, AUHM Bantah Dugaan Usaha Tak Berizin

Posmakassar.com – Dalam kaitan cipta kondisi jelang bulan Ramadan, Polres Pelabuhan Makassar menggelar razia menuman beralkohol (Minol) yang dilakukan sejak tanggal 17 April sampai 26 April 2018.

Hasilnya, 5.267 botol minol berbagai merek diamankan petugas kepolisian di 17 titik sasaran.

Saat menggelar Komprensi Pers, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Aris Bachtiar mengungkapkan, dasar dari penyitaan ribuan miras karena tempat tersebut tidak memiliki izin SKPL -A dari Kementrian Perdagangan dan SIUP- MB dari Pemkot Makassar.

“Tempat tersebut tidak memilik SKPL-A dan SIUP- MB. Juga ini melanggar Perda No. 4 Tahun 2004 serta Perda No. 12 Tahun 2012.” ujar AKBP Aris Bachtiar saat menggelar jumpa pers di Mapolres Pelabuhan Makassar, Jumat, 27 April 2018.

Jenis minuman yang disita tersebut adalah minuman keras jenis golongan A, B, dan C. Beberapa yang disita ada pula yang kadaluarsa.

“Ada 5 dos yang kadaluarsa. Kalau cukainya yang kita lihat asli. Untuk lebih lanjut nanti kita selidiki,” tambah Kapolres Pelabuhan Makassar.

Saat ini, kasus ini masuk dalam tindak pidana ringan dan ditangani Sat Sabhara Polres Pelabuhan.

Sementara itu, Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makasar (AUHM) melalui Ketuanya, Zulkarnaen Ali Naru membantah pernyataan Kapolres Pelabuhan, khususnya terkait dugaan usaha-usaha hiburan di Jalan Nusantara yang dianggap tidak berizin.

Menurut Zul, minol yang disita dari sejumlah usaha hiburan Jalan Nusantara itu, bukan tidak memiliki izin namun dalam tahap penyelesaian di Dinas PTSP Kota Makassar, mengingat kawasan tersebut akan dijadikan Kawasan Kuliner.

Menurutnya, selama ini usaha-usaha yang ada di Jalan Nusantara Makassar, tengah dalam proses penyesuaian izin- izin usaha menjadi bidang usaha yang relevan dengan program kawasan tersebut menjadi Pusat Kuliner C4. Untuk itu, sejak Mei 2017 lalu semua perizinan usaha hiburan di Jalan Nusantara ‘ditarik’ sementara untuk penyesuaian bidang usaha seperti yang dijanjikan Walikota saat itu.

“Kalau izin usaha dan izin minol gratis yang dijanjikan Pemkot lambat diterbitkan, kan bisa dikonfirmasi dulu ke Pemkot Makassar. Sementara aparat kepolisian, terkesan tidak memahami program Pemkot tersebut dan langsung turun melakukan razia dan menyita minol para pengusaha yang diduga tidak memiliki izin. Aparat bahkan terkesan tidak memberi ruang pengusaha untuk memberikan klarifikasi secara faktual, ” papar Zul.

Dikatakan, atas razia dan penyitaan tersebut sangat sesalkan pihaknya, seharusnya perizinan usaha yang diatur dalam Perda, menjadi tugas dan wewenang Pemkot, melalui Satpol PP. Tapi anehnya, aparat kepolisian yang justru terkesan selaku pengawal Perda dan menyita minol pengusaha dengan alasan tidak berizin.

“Untuk itu, harusnya selaku mitra para pengusaha, aparat ini bisa mengundang pengusaha terlebih dahulu untuk berdialog sambil meminta pengusaha menunjukkan dokumen perizinannya, tentunya disertai penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan dengan jalan menutup dialog, karena para pengusaha bukan pengoplos minuman atau penjual ilegal, apalagi selama ini para pengusaha selalu terbuka dengan aparat kepolisian” tandas Zul. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya