Sengketa Pilwalkot Makassar Berlanjut ke DKPP

09 May 2018 08:55
Sengketa Pilwalkot Makassar Berlanjut ke DKPP

Posmakassar – Sengketa Pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar kini berlanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Di mana, tim hukum pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) resmi melaporkan Panwaslu Kota Makassar teregistrasi dengan nomor 118/I-P/L-DKPP/2018.

Ketiga Panwaslu Kota Makassar diadukan ke DKPP karena menyidangkan sengketa Pilkada yang sudah diputuskan peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung (MA).

Mereka dianggap melanggar kode etik penyelenggara karna tidak patuh terhadap undang-undang dan putusan pengadilan.

Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum Appi-Cicu, Irfan Idham melalui keterangan tertulis.

“Atas hal tersebut hari ini kami laporkan Panwaslu Makassar ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 tentang Kode etik penyelenggara pemilu,” kata Irfan.

Dengan tegas, pihaknya meminta sikap DKPP untuk segera memanggil komisioner Panwas Makassar untuk segera di periksa dan dimintai pertanggung jawaban atas tindakan menerima permohonan pihak yang sudah bukan pasangan calon dan menimbulkan konflik hukum.

“Dalam aturan kode etik penyelenggara pemilu sangat jelas sanksi yang dapat dikenakan oleh komisioner yaitu “pemberhentian” sebagai komisioner panwas,” tegasnya.

Selain melaporkan Panwaslu ke DKPP, kuasa hukum Appi-Cicu juga telah melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bawaslu RI terkait penjelasan Pasal 5 dan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017.

“Kami sudah konsultasikan dan koordinasikan kepada bagian hukum dan bagian sengketa Bawaslu RI, Surat resmi kami juga sudah masukkan, kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat,” ujar irfan.

Hal yang sama dikatakan oleh kuasa hukum lainnya, Muhammad Nursalam SH.

Dia mengatakan bahwa selain melaporkan Panwas Kota Makassar ke Bawaslu dan DKPP, pihaknya akan tetap melakukan upaya hukum lainnya.

“Upaya hukum lain akan kami tempuh, kami menilai tindakan Panwas Kota Makassar juga terdapat unsur yang dapat dipidanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180 aYat (2) UU 10 2016, dalam pasal tersebut jelas sekali mengatur bahwa setiap orang yang dengan jabatannya dan dengan sengaja meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan diancam pidana pejara paling singkat 3 tahun,” tegas Nursalam. (**)

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya