Appi-Cicu Ikut Dibatalkan KPU, Pilwalkot Makassar Tanpa Calon

22 May 2018 16:14
Appi-Cicu Ikut Dibatalkan KPU, Pilwalkot Makassar Tanpa Calon

Posmakassar– Penolakan KPU Kota Makassar atas putusan panwaslu untuk menerbitkan SK baru pasangan calon (paslon), ternyata melahirkan pilkada Makassar tanpa Paslon. Artinya, paslon Appi-Cicu yang diuntungkan oleh keputusan KPU tersebut secara administrasi ikut digugurkan.

Hal itu dikemukakan, Prof Aminuddin Ilmar. Sebagai saksi ahli, Prof.Ilmar dalam pandangannya menegaskan, bahwa putusan Panwaslu itu, sifatnya terakhir dan mengikat.

“Seharusnya KPU menindak lanjuti putusan Panwas, karena sifatnya terakhir dan mengikat, dan wajib hukumnya KPU eksekusi putusan Panwas, tidak bisa tidak,” kata Pakar Hukum Tata Negara Unhas itu saat usai diambil keterangannya sebagai saksi ahli di Bawaslu sulsel, atas laporan tim hukum DIAmi terkait sikap penolakan KPU Makassar menindak lanjuti putusan Panwas, kemarin.

Ia menjelaskan, tentu dengan lahirnya Berita Acara (BA)Pleno tersebut, itu membuktikan, bahwa KPU telah menindaklanjuti putusan panwas, namun kekeliruan KPU justru tidak menerbitkan SK baru.

“Nah, disinilah pembangkangan KPU terhadap putusan Panwas yang sangat keliru, karena KPU tidak sadar, bahwa pleno yang dilakukan oleh KPU itu, secara otomatis ikut membatalkan SK 64 secara menyeluruh,” kata Prof. Ilmar.

Artinya kata dia, secara otomatis ikut membatalkan paslon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Ia kemudian memberikan pandangan, bahwa jika KPU bertahan dengan SK 64 itu seharusnya KPU tidak usah ikut sidang sejak awal di Panwas.

Tetapi faktanya KPU ikuti jadwal sidang sampai selesai, kemudian KPU menindak lanjuti putusan dengan memplenokan, berarti secara administrasi, KPU harus mengeluarkan SK baru, bukan bertahan lagi di SK 64.

Karena sesungguhnya pleno yang dilakukan oleh KPU itu adalah pleno pembatalan SK 64 untuk menerbitkan SK yang baru.

“Jadi pada dasarnya, sikap KPU telah menghilangkan hak konstitusional seluruh paslon yang ada didalam SK 64 itu, jadi kalau mau bertahan dengan SK 64 dasar hukumnya apa,” jelasnya.

Mengenai KPU pertentangkan putusan Panwas dengan MA, menurut dia, itu juga keliru. KPU tidak boleh pertentangkan putusan Panwas dengan MA, karena SK 64 itu cacat substansi.

“Kenapa cacat substansi? karena yang digunakan di SK 64 itu adalah pasal 89 tentang tidak memenuhi syarat. Nah, konsep tidak memenuhi syarat itu, hanya berlaku sebelum penetapan sebagai pasangan calon tetap,” katanya.

“Cacatnya SK 64 itu karena eksekusinya menggunakan pasal 89 (tidak memenuhi syarat), sementara kedua paslon sebelumnya ditetapkan oleh KPU dengan terpenuhinya seluruh syarat. Seharusnya KPU, jika ada laporan pelanggaran dan menemukan bukti dan menjadi objek sengketa setelah penetapan paslon tetap, maka KPU tidak boleh menggunakan pasal 89, tetapi Pasal 90 yakni sanksi pembatalan, itupun jika bisa dibuktikan, ” terang Prof. Ilmar.

Untuk bertahan dengan SK 64 sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan Pilkada Makassar pada 27 Juni 2018, Prof. Ilmar menegaskan, bahwa KPU tidak boleh mengeksekusi lagi lewat SK 64.

“Oh..tidak bisa lagi KPU lakukan itu, jalan satu – satunya, KPU RI harus ambil alih pilkada Makassar, yang pastinya Pilkada Makassar tidak menghasilkan calon, akibat kekeliruan KPU itu sendiri,” tutup Prof Ilmar. (**)

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya