ARA : Masyarakat Makassar Tahu Siapa Otak Pelaku Kegaduhan Pilkada Makassar

22 May 2018 23:13
ARA : Masyarakat Makassar Tahu Siapa Otak Pelaku Kegaduhan Pilkada Makassar

Posmakassar – Sikap para komisioner KPU Makassar yang melecehkan putusan Panwaslu Kota Makassar penyebab terjadinya kegaduhan dalam proses tahapan Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar 2018.

Keangkuhan para komisioner penyelenggara Pemilu ini pun mendapat kecaman dari sebagian warga Makassar. Pihak Bawaslu Sulsel juga dibuat geram.

Panggilan yang dilayangkan oleh lembaga pengawas Pemilu itu, diabaikan. Syarif Amir, Ketua KPU Makassar dan Rahma Sayyed, kompak mengabaikan panggilan tersebut. Sikap berbeda ditunjukan tiga komisioner lainnya, Abdullah Manshur, Andi Syafuddin, dan Wahid Hasyim. Setelah dua kali mendapat panggilan, Senin (21/5/2018) mereka akhirnya hadir.

Pemanggilan ini untuk memberikan keterangan serta klarifikasi perihal sikap KPU Makassar yang tidak melaksanakan putusan Panwaslu Kota Makassar.

Keangkuhan Ketua KPU Makassar dan salah satu anggotanya, ditanggapi Panglima  Markas Perlawanan Rakyat (Menara) tim pemenangan paslon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (DIAmi), Adi Rasyid Ali (ARA).

“Kalau tidak ada apa-apa, KPU tidak perlu takut dan malu-malu hadiri panggilan Bawaslu Sulsel.  Termasuk tidak perlu ragu menjalankan putusan Panwaslu. Silahkan KPU memutuskan hal yang benar. Ingat di bulan Ramadhan ini pintu maaf terbuka buat ummat manusia. Tidak terkecuali kelima komisioner KPU Makassar,” kata ARA kepada Posmakassar.com, Senin malam.

ARA menyebut jika KPU Makassar memaksakan melawan putusan Panwaslu maka ini adalah kecelakaan hukum dalam proses Pilkada, khusunya di Makassar.

’Sanksinya jelas sekali, pidana. Ingat, persoalan ini akan terus menghantui mereka. Karena itulah saya mengajak kepada KPU jangan main-main dalam persoalan ini. Sebab ini akan menentukan nasib 1,7 juta rakyat Makassar. Kenapa takut memberi kesempatan kepada kedua paslon untuk bertarung di TPS. Apa apa?” tanya Ketua DPC Partai Demokrat kota Makassar ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Makassar ini, gaduhnya proses Pilkada Makassar sudah jadi atensi nasional. Sebagai wakil rakyat, ARA mengaku malu dengan daerah lain yang proses Pilkadanya berjalan aman, damai tanpa ada gangguan dan intervensi dari pihak manapun.

“Ini persoalan marwah lembaga. Tidak perlu angkuh.  Kalau KPU masih bermain-main,  maka Pilkada Makassar saya pastikan cacat hukum,” cetusnya.

Ia mengingatkan konsekwensinya sangat jelas. Termasuk penggunaan anggaran di KPU. ARA mengingatkan untuk tidak coba-coba digunakan tanpa legal standing yang jelas.

Carut marutnya proses tahapan Pilkada Makassar akibat ulah para komisioner KPU membuat Pilkada Makassar tanpa pasangan calon. Karena itu  ARA kembali menegaskan dan meminta KPU tunduk kepada putusan Panwaslu.

’Kalau mereka cerdas dan mengerti hukum, serta bijak dalam menentukan sikap KPU wajib menjalankan putusan Panwaslu. Saya kira kedua paslon tidak akan dirugikan. Silahkan keduanya bertarung di TPS. Kita lihat siapa yang menjadi pilihan rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan  mereka yang suka mengintervensi di Pilkada Makassar untuk menyudahi perbuatan-perbuatan kotornya, karena Masyarakat Kota Makassar juga tahu siapa sesungguhnya tokoh yang bermain di balik layar dan menjadi otak hingga membuat Pilkada di kota ini menjadi gaduh. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya