Danny Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Di Kecamatan

03 June 2018 01:51
Danny Akan Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Di Kecamatan

Posmakassar – Walikota Makassar (non aktif) Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, akan diperiksa oleh penyidik Direskrimsus Polda Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengakui, pemanggilan Danny Pomanto tersebut, terkait kasus dugaan pomotongan anggaran sebesar 30 persen di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar.

“Ya, Danny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tipikor pomotongan anggaran sosialisasi dan penyuluhan sebesar 30 persen di setiap kecamatan kota Makassar,” ujar Dicky kepada media, Sabtu (2/6/2018).

Meski demikian, Dicky belum membeberkan kapan Danny akan diperiksa, hanya saja dikabarkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi anggaran sosialisasi dan penyuluhan ini telah ramai diberitakan oleh media lokal, baik media cetak maupun media online dalam dua bulan terakhir. Dalam pemberitaan itu terungkap bahwa pejabat-pejabat kecamatan se-Kota Makassar mengelola anggaran program Sosialisasi dan Penyuluhan di lingkup kantor kecamatan setiap tahun.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR kepada media meminta penyidik Polda Sulsel untuk menelusuri aliran dana anggaran program sosialisasi dan penyuluhan di lingkup kantor kecamatan tersebut.

Djusman menilai, kasus itu semakin menarik karena Walikota Makassar Danny Pomanto justru mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya penyalahgunaan anggaran sosialisasi dan penyuluhan itu. Danny bahkan mengaku baru mengetahui ada permainan anggaran di tingkat kecamatan.

“Kita tunggu saja seperti apa hasil pemeriksaannya, khususnya berkaitan bantahan Pak Danny,” tegas Djusman, Sabtu (2/6/2018).

Djusman yang juga dikenal penasihat hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar itu mengajak semua pihak mengapresiasi proses hukum yang berjalan dengan senantiasa mengedepankan azas praduga tak bersalah..

“Tentunya apa yang disampaikan beberapa oknum terperiksa terkait fee 30 persen dan lain-lain itu menjadi wajib bagi penyidik untuk menindaklanjutinya guna mendapatkan kepastian hukum,” kata Djusman.

Dia berharap penyidikan kasus dugaan korupsi itu dilakukan secara murni demi hukum, tidak dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

“Mengingat prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan diketahui berbasis kinerja, yang artinya setiap program atau kebijakan dipertanggungjawabkan masing-masing kuasa pengguna atau SKPD,” jelas Djusman.

Djusman mengaku tidak akan tinggal diam, meski dia dikenal kerap dimintai masukan soal hukum dan transparansi penggunaan anggaran di Pemkot Makassar. “Saya tetap konsisten memusuhi korupsi siapapun itu,” tegas Djusman.

Sementara itu, Danny Pomanto yang dimintai tanggapan mengenai penyalah-gunaan anggaran sosialisasi dan penyuluhan itu, mengaku baru mengetahui ada permainan di situ.

“Berarti ini sudah berlangsung lama. Saya hanya tanda-tangani DPA kecamatan atas persetujuan DPRD Makassar. Saya baru tahu kalau ada permainan anggaran di situ,” ungkap Danny Pomanto.

Danny berjanji akan mengusut permainan anggaran itu setelah kembali bertugas sebagai Walikota Makassar.

“Katanya ada setoran-setoran. Harus jelas itu, kepada siapa mereka menyetor,” pungkasnya. (*)

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya