Legislator Makassar Diduga Terlibat Korupsi, Polda Didesak Beri Kepastian Hukum

06 June 2018 23:06
Legislator Makassar Diduga Terlibat Korupsi, Polda Didesak Beri Kepastian Hukum

Posmakassar – Setelah menyeret sejumlah camat, lima anggota DPRD Kota Makassar juga diduga terlibat korupsi pemotongan anggaran sosialisasi dan penyuluhan sebesar 30 persen di lingkup SKPD dan kecamatan se-Makassar.

Identitas lima anggota DPRD Makassar yang dikabarkan Rabu (6/6/2018) ini telah dipanggil namun mangkir sebagai saksi dalam dugaan korupsi pemotongan anggaran tersebut, masih enggan dibeberkan identitas oleh Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Menanggapi hal tersebut, koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, meminta kepada pihak Polda Sulsel untuk sesegera mungkin menindak lanjuti pemeriksaan ke lima anggota dewan yang diduga terlibat.

“Polda Sulsel harusnya segera memberikan kepastian hukum, siapa saja yang hanya sebagai saksi, dan siapa pula yang memang layak ditetapkan sebagai tersangka terkait fee 30 persen, termasuk para legislator yang diduga juga ikut menerima aliran fee 30 persen dari camat, ” kata Djusman AR, Rabu (6/6/18).

Menurut Djusman, pada prinsipnya siapapun itu, termasuk anggota dewan, demi hukum, sebagai warga negara yang baik wajib taat terhadap panggilan hukum. Dan apabila berhalangan hadir, harus ada alasan – alasan
yang patut dan jelas, ada penyampaian secara lisan atau tertulis ke penyidik untuk dinilai oleh penyidik bahwa tidak hadirnya karena sangat prinsip, dan penyidik dapat mengagendakan ulang untuk panggilan kedua terhadap terperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka.

“Sesungguhnya seseorang yang mendapatkan panggilan namun kurang kooperatif terhadap panggilan tersebut justru merugikan dirinya sendiri, karena pada prinsipnya tidak ada orang yang menginginkan proses hukum atas kasus tersebut berkaitan dirinya terkatung – katung, ” ungkap Djusman.

Artinya kata Djusman, bukan hanya demi kepentingan penyelidikan atau lancarnya penanganan kasus tersebut, tapi juga demi status hukumnya sendiri guna secepatnya mendapatkan kepastian hukum.

Begitupula jika nantinya dugaan kasus tersebut yang disangkakan kepada anggota legislator tak menemukan unsur yang cukup, apakah lanjut atau SP3.

“Semakin lama bergulir semakin buruk penilaian publik, dan kepada masyarakat khususnya pihak terkait, apalagi seorang anggota dewan. Mari kita hargai proses hukum ini dengan senantiasa mengedepankan azas praduga tak bersalah, ” kunci Djusman (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya