Lagi, Danny Pomanto Sabet Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2018

31 August 2018 12:09
Lagi, Danny Pomanto Sabet Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2018

POSMAKASSAR.COM – Angka 2 memang sulit dipisahkan dari sosok Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto. Selain mengusung target pemerintahan 2 kali tambah baik, menjadi peserta politik Pilwali Makassar 2018 dengan nomor urut 2, Kamis malam kemarin, (30/8/2018) untuk kesekian kalinya Danny sapaan akrabnya kembali menyabet 2 penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2018.

Ada pun 2 penghargaan yang diterima masing-masing penghargaan sebagai Walikota inovatif untuk kategori Ekonomi dan Investasi serta kategori Special Achievement.

“Makassar bisa hidup karena inovasi, kami berkembang juga karena inovasi. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada koran Sindo dan Sindonews.com atas penghargaan ini, dan tentu apresiasi tak terhingga atas upaya yang terus dilakukan media ini merajut inovasi dari berbagai daerah, menjadi jembatan menjadikan Indonesia hebat melalui inovasi daerah yang kuat,” ucap Danny.

Beberapa Walikota lainnya yang juga berhasil dinobatkan sebagai kepala daerah inovatif 2018 adalah Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Tangeran Selatan Airin Rachmi Diany, Walikota Tangeran Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota Cimahi, Ajay M Priatna Walikota Jambi Syarif Fasha, Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman, Walikota Gorontalo Marten A. Taha, Walikota Tual Adam Rahayaan, Walikota Pare-Pare Taufan Pawe, Plt Walikota Malang Sutiaji, dan Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono memberi selamat kepada seluruh kepala daerah peraih penghargaan ini.

“Untuk berinovasi, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Siapa kepala daerah yang berani mengeluargan gagasan, ide, berani melaksanakan maka itulah kepala daerah inovatif. Tugas saya adalah bagaimana menjaga pemerintah daerah yang memiliki inovasi. Menyiapkan peraturan pemerintah yang melindungi semua kepala daerah inovatif,” pungkasnya.

Pemerintah kata Sumarsono akan mampu membedakan mana kegiatan rutin pemerintah dan mana kegiatan inovasi. Pemerintah harus memberi perlindungan apalagi jika inovasi berbentuk pilot projek.

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegagalan sebuah pilot projek bukanlah satu pelanggaran hukum, yang berujung pada TGR. Karena mencoba sesuatu inovasi yang baru resikonya memang cuma dua, berhasil atau gagal. Jika gagal dan dianggap terjadi kerugian negara maka hal ini kedepan akan membuat kepala daerah takut berinovasi. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya