Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Reses Legislator DPRD Makassar

08 September 2018 18:39
Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Reses Legislator DPRD Makassar

POSMAKASSAR.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel mulai mengusut dugaan penyimpangan anggaran reses fiktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tahun anggaran 2015-2016.

Dugaan adanya penyimpangan atas penggunaan anggaran reses ini, diusut oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulselbar.

Dalam penyelidikan awal, pihak Kejati bahkan dikabarkan telah melakukan pemanggilan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar dan Kepala Bendahara DPRD Makassar.

“Suratnya sudah dibawa ke DPRD Makassar untuk pengambilan keterangan pada Rabu 12 September 2018 nanti,” jelas salah seorang anggota tim penyelidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulselbar.

Sekretaris DPRD Makassar, Adwi Awan Umar yang dikonfirmasi mengaku telah menerima surat pemanggilan dari Kejati pada Kamis (06/09/2018).

“Benar suratnya sudah masuk pada hari Kamis kemarin. Saya diundang untuk beri keterangan. Yang pasti kita harus patuhi toh, karena ini untuk penegakan hukum,” jelasnya, Jumat kemarin (07/09/2018).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr Hamzah Halim, menyebut adanya indikasi keterlibatan anggota dewan dalam kasus tersebut. Menurutnya, semua kemungkinan selalu terbuka dalam semua tahapan proses penanganan sebuah perkara, termasuk perkara korupsi.

“Kalau ditanya apakah 50 anggota DPRD Makasar bisa dipanggil juga ? Saya jawab dengan tegas bahwa sangat mungkin,” paparnya kepada media, Sabtu, (8/9/2018).

Prof Hamzah mengatakan, semua berpulang pada bukti-bukti permulaan keterlibatan para anggota DPRD Makassar yang dimiliki oleh penyidik.

Ia menjelaskan, begitu penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan seseorang dalam suatu perkara, maka wajib hukumnya yang bersangkutan dipanggil untuk periksa dan didalami keterlibatannya.

“Apalagi hampir semua kasus korupsi yang terjadi di DPRD dilakukan “berjamaah”, mengapa ? Oleh karena kebijakan atau keputusan yang diambil di DPRD itu selalu sifatnya musyawarah mufakat atau kolektif dan selalu merupakan hasil kompromi atau kesepahaman para anggota DPRD tersebut,” imbuhnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya