Siap Jual Saham Anker Bir, Anies : Kajian Selesai Maret Mendatang

02 January 2019 13:39
Siap Jual Saham Anker Bir, Anies : Kajian Selesai Maret Mendatang

POSMAKASSAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji rencana melepas kepemilikan saham di perusahaan bir PT.Delta Djakarta Tbk (DLTA),produsen Anker Bir. Kajian tersebut dijadwalkan selesai Maret mendatang. 

“Delta kita sedang kaji untuk kita lepas, tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan Maret sudah selesai,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela bersilahturahmi ke Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).

Anies mengatakan, banyak investor yang berminat membeli saham Anker Bir yang akan dilepas Pemprov DKI Jakarta. Namun dia tidak menjelaskan secara spesifik.

“Kalau yang berminat banyak, tapi prosesnya kan nggak sederhana, harus dengan dewan dan lain lain,” sebutnya.

Pemprov DKI Jakarta saat ini memegang 186.846.000 juta lembar saham produsen Anker Bir, atau setara 23,3%. Sementara sisanya dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte sebanyak 58,3% dan masyarakat 18,3%.

Menurut Analis Binaartha Parama Sekuritas, Muhammad Nafan Aji, saham DLTA memang salah satu saham yang kurang menarik bagi pelaku pasar lantaran tidak aktif. Padahal seharusnya isu pelepasan saham Pemprov DKI menjadi menarik.

“Sebenarnya pelepasan sebesar 23,3% masih menarik. Yang terpenting adalah mekanisme pelepasan tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada para pelaku pasar dalam rangka meningkatkan animo pasar,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyayangkan rencana Pemprov DKI yang akan melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) tersebut.

“Saya menyayangkan keputusan itu. Mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya,” kata Prasetio kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Prasetio menuturkan DPRD akan menggodok langkah Pemprov DKI tersebut. Pelepasan saham tersebut harus melalui persetujuan DPRD DKI.

“Ya, keputusan melepaskan saham itu harus dikaji terlebih dahulu dong. Juga harus melalui pembahasan di DPRD DKI. Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut,” jelas Prasetio. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya