Dana PKH Diduga Bermasalah, Dinas Sosial Makassar akan Evaluasi Ribuan Penerima

25 February 2019 14:31
Dana PKH Diduga Bermasalah, Dinas Sosial Makassar akan Evaluasi Ribuan Penerima

POSMAKASSAR.COM – Diduga banyak masalah dalam penyaluran dana, Dinas Sosial Kota Makassar akan mengevaluasi sekitar 2 ribu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ada laporan dana PKH telah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Iskandar Lewa kepada wartawan, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial juga bermacam-macam. Seperti dugaan adanya oknum yang memotong sebagian dana PKH, penerima dana disandera untuk kepentingan pemilu, dan sejumlah penerima dana PKH tidak masuk dalam golongan keluarga miskin.

“Kita sudah mulai melakukan pendataan,” ujar Iskandar.

Sesuai data penerima dana PKH di Kota Makassar, katanya, tercatat total sebanyak 22.871 orang. Karena tidak pernah ada evaluasi dan validasi data, jumlah penerima dana tersebut tidak pernah berubah.

“Kita tidak ingin warga Makassar selalu bergantung kepada dana PKH. Tujuan program ini memutus mata rantai kemiskinan. Bukan menambah orang miskin,” ungkap Iskandar.

Seperti diketahui, dugaan penyalahgunaan dana PKH tersebut juga telah dilaporkan Dinas Sosial Kota Makassar ke institusi kepolisian beberapa waktu lalu.

Dalam laporan tersebut, dikabarkan sejumlah Calon Anggota Legislatif yang diduga telah memanfaatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meraup suara, ikut dilaporkan. Laporan dan bukti yang diterima Dinas Sosial berupa pengakuan lisan, tertulis, dan video dari masyarakat.

“Mereka sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar,”kata Iskandar.

Laporan penyalahgunaan dana PKH untuk sementara berasal dari penerima manfaat di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya. Diduga kasus ini terjadi di semua daerah penerima manfaat di Kota Makassar.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH dimaksud. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya