Nurdin Abdullah Harap Pj Walikota Makassar Tidak Bikin Gaduh

26 April 2019 18:54
Nurdin Abdullah Harap Pj Walikota Makassar Tidak Bikin Gaduh

POSMAKASSAR.COM – Nama penjabat (Pj) Walikota Makassar akan diumumkan sebelum masa jabatan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berakhir pada 8 Mei 2019 mendatang.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah, mengemukakan hal tersebut, Jumat (26/4/2019).

Menurut Nurdin Abdullah, ia bahkan sudah menjadwalkan pelantikan Pj Walikota Makassar yang akan digelar di Kantor Balaikota Makassar, Jalan Jend Ahmad Yani, Kota Makassar.

“Kita lantik di Balaikota saja, ini supaya para pejabatnya dan masyarakat bisa melihat langsung proses pemilihannya,” kata Nurdin Abdullah.

Seperti diketahui, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini, akan memilih satu dari tiga nama calon Walikota Makassar yang memiliki skoring tertinggi pasca seleksi calon Pj Walikota Makassar beberapa waktu lalu.

Kepada Pj Walikota Makassar nantinya, Nurdin Abdullah berharap persoalan di ibukota provinsi Sulsel bisa tertangani dengan baik, seperti kemacetan, penataan pedestrian, hingga menyukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2020.

Menurutnya, Pj Walikota Makassar yang terpilih nantinya, diharapkan bisa fokus dengan pemerintahan yang ia pimpin. Karenanya, Nurdin berjanji akan memilih pejabat yang tidak memiliki beban yang berat dari pekerjaannya sebagai pejabat eselon II di Pemprov Sulsel.

Pengusulan Pj Walikota hingga mengganti Pj Walikota itu, kata dia, adalah hak preogratif Gubernur, dan ini dikuatkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Saya mau Pj Walikota nanti tidak bikin gaduh, dan berharap setiap tindakan yang dilakukan selalu koordinasi kan dengan OPD serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi Pj Walikota juga jangan semenah -menah, harus punya weser,” katanya.

Begitu pun dengan promosi atau pun mutasi jabatan dikalangan pejabat Pemkot Makassar.
Menurut Nurdin, kalau mutasi itu dibutuhkan dengan tujuan menghadirkan pemerintah yang baik, kenapa tidak.

“Iya, kenapa tidak. Yang jelas harus sesuai dengan koridor. Evaluasi dibutuhkan jika ada pejabat yang tidak sejalan dengan Pj Walikota,” ungkapnya. (*/ttc)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya