Satgas Kejati Sulsel Geledah Kantor PD Parkir Makassar

09 May 2019 03:54
Satgas Kejati Sulsel Geledah Kantor PD Parkir Makassar

POSMAKASSAR.COM – Tim Satuan Tugas (Satgas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar, Jalan Hati Mulia, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Rabu (8/5/2019).

Informasi yang dihimpun, penggeledahan Tim Satgas ini terkait pengelolaan anggaran PD Parkir tahun anggaran 2008-2014.

Dalam penggeledahan yang berlangsung lebih kurang tiga jam lamanya itu, Tim Satgas terihat menyita dua box plastik berisi dokumen, kwitansi dan SK terkait dana pengelolaan dana parkir tahun anggaran 2008 sampai 2017.

Tim Satgas Kejati Sulselbar, Mudatsir mengatakan, penyitaan sejumlah dokumen di Kantor PD Parkir untuk kepentingan penyidikan kasus pengelolaan dana parkir.

“Kami melakukan penggeledahan setelah ada izin pengadilan dan ada surat perintah penggeledahan,” kata Mudatsir ditemui di lokasi.

Menurutnya, dana penggelolaan parkir diusut Kejati karena diduga ada penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga disinyalir menimbulkan kerugian negara senilai Rp 1,9 miliar.

Penggeledaan di Kantor PD Parkir ini berlangsung aman dan kondusif. Pihak PD Parkir pun terlihat pasrah dengan kedatangan Tim Kejaksaan.

Menurut Mudatsir, di lokasi penggeledahan tidak ditemukan uang Kejati hanya menemukan beberapa dokumen.

Tim Satgas Kejati yang berjumlah lima orang baru meninggalkan kantor sekitar pukul 13.00 Wita siang, dengan membawa sejumlah hasil sitaannya.

Setelah dokumen disita, tim Kejaksaan kemudian membawa dokumen itu ke kantor Kejaksaan di Jalan Urip Sumoharjo Makassar.

Sekedar diketahui, dalam kasus pengelolaan dana Parkir ini, pihak Kejati dikabarkan telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka.

Hanya saja Kejaksaan belum berani mengumumkan ke publik siapa pihak yang bertanggungjawab dalam proyek itu.

Kasus ini mulai diusut oleh pihak penyidik Kejati Sulsel sejak akhir 2018 lalu. Dugaan sementara modus korupsi di perusahaan daerah ini, yakni PD Parkir hanya menyetorkan sebagian kecil pendapatannya ke pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bahkan PD Parkir disebut melanggar sejumlah UU seperti Permendagri 13 tahun 2006, UU No 1 tahun 2004 dan UU No 5 tahun 1962.

Pendapatan PD Parkir Makassar sebenarnya bisa mencapai Rp 90 miliar per tahun berdasarkan jumlah kendaraan. Namun nyatanya pendapatan PD Parkir di bawah Rp 10 miliar. Itupun yang disetor ke Bapenda hanya Rp 350 juta.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan PD Parkir adalah setoran pajak. Dikatakan yang berhak menarik pajak adalah SKPD pemungutan terkait, dalam hal ini adalah Bapenda. Sedangkan Perusda (PD Parkir) hanya dikenal penetapan tarif jasa pelayanan saja.(*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya