Tim Korsupgah-KPK RI Dalami Dugaan Mark-Up Pengadaan Alkes di RSUD Latemmamala Soppeng

06 June 2019 06:07
Tim Korsupgah-KPK RI Dalami Dugaan Mark-Up Pengadaan Alkes di RSUD Latemmamala Soppeng

POSMAKASSAR.COM – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dikabarkan akan menyelidiki aduan masyarakat terkait dugaan mark-up pengadaan alat kesehatan (Alkes) berupa Incenerator di RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng.

Hal ini terungkap setelah diterbirkannya surat berisi perintah pendampingan audit untuk Inspektorat Sulsel kepada Tim Korsupgah-KPK RI yang dalam waktu dekat akan menurunkan penyidiknya untuk mendalami lebih jauh laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut.

Tim Pemprov Sulsel bahkan dikabarkan telah membahas kasus ini dalam rapat yang digelar pada, Senin 3 Juni 2019 lalu, di kantor Gubernur Sulsel.

Surat perintah audit itu diteken langsung plt Sekprov Sulsel Dr Asharie Fakshirie Radjamilo, yang meminta tim yang terlibat melakukan koordinasi dengan tim Korsupgah-KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut.

Sekadar diketahui tahun 2018 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menganggarkan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Latemmamala sebesar RP. 25.359.455.800 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pokok 2018.

Penambahan anggaran tersebut terkait upaya perbaikan fasilitas kesehatan di rumah sakit dan peningkatan layanan. Salah satu yang telah terealisasi yakni, pengadaan alat cuci darah (HD) di unit instalasi Hemodialisis UPTD RSUD Latemmamala.

Anggota DPR-RI Akbar Faizal yang juga telah menerima tembusan surat KPK RI dan Sekprov Sulsel menyatakan, sangat mengapresiasi tindakan penegak hukum baik di Sulsel maupun KPK RI yang melakukan upaya-upaya untuk penegakan hukum yang lebih optimal.

“Memang sudah saatnya Sulsel ini bersih-bersih. Jangan dipikir bahwa Sulsel baik-baik saja. Disana-sini terjadi penyimpangan dan itu melibatkan pemimpin di daerah dari hulu ke hilir. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” kata Akbar, Rabu (5/6/ 2019).

Dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Latemmamal ini, kata Akbar, harus diproses dan diberikan atensi yang serius seperti dugaan korupsi lainnya seperti di Jembatan Bamba, Kabupaten Pinrang, dugaan korupsi infrastruktur di Kabupaten Barru, dugaan korupsi infrastruktur di Kabupaten Bulukumba serta dugaan Korupsi Penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengelolaan keripik zaro.

“Atensi saya sebagai anggota Komisi III DPR-RI dengan kasus ini sangat besar. Bukan hanya di Soppeng di daerah lain sama parahnya. Ada dana Bansos di Sidrap, Palopo hingga Pangkep, semua harus diproses,” kata Akbar.

Sejumlah data diungkap Akbar beberapa waktu lalu dan kini dalam tahap penyidikan antara lain; Pengadaan kandang ayam Rp 8 miliar tahun 2015, 2016, 2017, proyek instalasi pipa Telluwanua Rp 4,6 miliar tahun 2018, pembangunan taman kirab Rp 2 miliar tahun 2016.

Ada juga dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2011 dalam pengadaan Program Modul Eskprerimen Sains berbasis IT untuk SD, SMP, dan SMA serta Pengadaan Program Life Science untuk SMP pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda yang merugikan negara sebesar Rp 3.697.051.600.

“Pokoknya banyak. Saya meminta kekuatan sipil seperti warga, LSM dan pemerhati korupsi ikut memberi perhatian demi Sulsel yang lebih baik,” ungkapnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya