Tak Penuhi Panggilan Polisi, BBT Diharap Kooperatif

11 June 2019 17:23
Tak Penuhi Panggilan Polisi, BBT Diharap Kooperatif

POSMAKASSAR.COM – Calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar dari Partai PPP, Busranuddin Baso Tika (BBT), dikabarkan tak pernah memenuhi panggilan penyidik kepolisian terkait kasus dugaan politik uang (money politics) yang dilakukannya beberapa hari sebelum pencoblosan pada Pemilu 17 April 2019 lalu.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko mengatakan, sejak dilimpahkan oleh Gakkumdu pada tanggal 27 Mei lalu. Pihaknya hanya memeriksa dua saksi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ketua DPC PPP Kota Makassar ini. 

“Itu yang kita periksa, baru dari Bawaslu. Saksi-saksi yang lain belum ada yang datang, yang menerima uang, yang menyumpah, dan yang tahu kasus itulah,” ungkapnya, Selasa (11/6/2019).

Lebih jauh Indratmoko memaparkan, saksi kunci seperti penerima uang dari BBT juga tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Untuk itu pihaknya bakal melakukan pemanggilan lanjutan pada Selasa hari ini kepada BBT dan juga penerima uangnya.

“Untuk BBT sendiri saya sudah tanda tangani (surat pemanggilannya), iya penyelesaiannya itu 14 hari kerja, kan kepotong libur lebaran, cuti bersama,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kanit 1 Tindak Pidana Umum Polrestabes Makassar, AKP Abdul Rahim. Menurutnya, ketidakhadiran BBT juga belum diketahui penyebabnya. Namun ia menyebut bakal melakukan upaya untuk mendatangkan caleg asal Kota Makassar itu.

Ia pun berharap BBT bisa kooperatif dan memenuhi penggilan penyidik kepolisian sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Abdul Rahim menyebut akan menyelesaikan berkas perkara BBT pekan ini.

“Kita upayakan minggu ini, kita selesaikan berkasnya baru dikirim, untuk disidangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Busranuddin Baso Tika alias BBT dinyatakan melakukan tindak pidana pemilihan umum oleh pihak Gakkumdu Makassar atas dugaan money poltics yang dilakukannya jelang hari pencoblosan pada 17 April lalu.

BBT dianggap melanggar Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu No 7 Tahun 2019 dengan ancaman Hukuman 2 tahun dan denda Rp 24 juta. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya