Mendagri Sebut Sulsel Masuk Area Merah KPK, Nurdin Abdullah : Itu Bukan Korupsi

19 June 2019 20:27
Mendagri Sebut Sulsel Masuk Area Merah KPK, Nurdin Abdullah : Itu Bukan Korupsi

POSMAKASSAR.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mengingatkan kepala daerah mengenai area rawan korupsi atau area merah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, bahkan kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengurus aset milik daerah.

Sebab, ujar Tjahjo, ada sejumlah provinsi yang sedang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait area merah atau area rawan korupsi tersebut.

Dihadapan pejabat daerah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, DPRD dan ratusan pejabat pemda lain, Tjahjo menyebut diantaranya provinsi Papua, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

“Area merah itu Papua, Sulsel, Kalsel. Ini tolong harus kompak Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah itu akan jadi fokus KPK,” kata dia saat pembukaan kegiatan di Grand Paragon Hotel, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (18/6/2019).

Dia berharap, pemda dan DPRD lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran, yang menjadi zona rawan korupsi di daerah-daerah.

“Ada stadion yang milik pemda tau-taunya milik pribadi, itu contoh kecil. Dan ini sering saya sampaikan area rawan korupsi. Area rawan korupsi itu jelas khasusnya, perencanaan anggaran tolong dicermati dengan baik,” jelas Tjahyo.

Menurut Tjahjo, kini tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang berupaya mengawasi aset-aset daerah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

“Korsupgah sudah hadir di 9 provinsi. Dan nanti targetnya akan masuk di seluruh provinsi,” harap menteri asal PDIP ini.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
membantah daerahnya disebut area merah atau area rawan korupsi,

Menurut Nurdin yang dikonfirmasi wartawan lewat telepon, Rabu (19/6/2019), zona merah dimaksud itu dalam artian bukan korupsi. Tetapi terkait aset daerah dan bukan korupsi.

“Kita sudah dapat suratnya kok dari KPK dan Mendagri. Jadi zona merah itu bukan dalam artian korupsi,” bantahnya.

Nurdin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) dengan KPK terkait aset daerah. Saat ini, pihaknya juga tengah korsup dengan KPK terkait pendapatan daerah dan pencegahan kebocoran anggaran termasuk soal perizinan.

“Jadi korsupnya itu terkait aset daerah, pendapatan, pencegahan kebocoran dan terkait perizinan dengan KPK yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan juga sebagai pengacara negara,” katanya.

Saat ditanya berapa aset daerah yang rawan direbut oleh secara perorangan, Nurdin mengaku banyak. Namun, ia menyebutkan ada 48 item aset negara yang telah diserahkan laporannya ke KPK.

“Ada 48 item aset daerah yang berupa lahan dan bangunan yang rawan diserobot. Di antaranya Stadion Mattoanging, gedung KONI, gedung PWI dan lainnya. Semuanya berupa tanah dan bangunan,” ungkapnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya