Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Mantan Sekretaris BKD Sebut NA Langgar Aturan

08 July 2019 19:47
Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Mantan Sekretaris BKD Sebut NA Langgar Aturan

POSMAKASSAR.COM – Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Lubis hadiri Sidang Panitia Hak Angket DPRD Sulsel, di Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (8/7/2019).

Kehadiran Lubis dalam sidang ini sebagai mantan pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD Sulsel.
Ia mendapatkan sejumlah pertanyaan terkait kontroversi pembatalan surat keputusan (SK) mutasi 193 pejabat.

Terkait kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat, Lubis pada kesempatan tersebut menyebut bahwa Nurdin Abdullah (NA) dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melanggar aturan soal mutasi ASN.

“Jawab saya singkat selama jadi (Kepala Plt BKD Sulsel) tidak pernah dilibatkan untuk mutasi itu.
Saya menjabat sekretaris BKD sejak 2016, dan sempat menjabat sebagai kepala Plt BKD Sulsel selama 1 bulan. Setelahnya saya dipindahkan sebagai sekertaris Arsip,” ungkap Lubis.

Di awal, Lubis menjelaskan tugas utamanya adalah membantu untuk pangawasan terhadap ASN dan koordinasi dengan kepala UPT. Lubis pun menyebut bila Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman telah melanggar aturan ASN dalam pengangkatan ratusan pegawai di lingkup Pemprov Sulsel.

“Ini tidak sesuai mekanisme. Ini jelas melanggar, melanggar aturan ASN,” ujarnya.

Dia melihat, ada beberapa pegawai yang seharusnya belum cocok menempati jabatan tertentu melihat dari segi kepangkatannya. Pelantikan itu disebut melanggar karena pihak Pemprov tidak pernah membentuk tim penilai PNS. 

“Padahal tim penilai PNS yang merekomendasikan soal posisi dan pemindahan seseorang,” ungkapnya.

“Soal mutasi sebelumnya ada. Tapi ini sangat frontal karena ada 193 orang,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Surat Keputusan (SK) mutasi dan pengangkatan ASN juga tidak melalui dirinya. Dia pun menyebut jika dirinya mengetahui soal ratusan ASN ini, pasti dia akan segera menghentikannya.

“Kalau saya tahu, pasti saya akan libas semuanya,” tegas dia.

Ia pun membandingkan mutasi dulu dan zaman Nurdin Abdullah.

“Kalau dulu itu tak frontal, sekarang ini bikin heboh,” katanya.

Sementara itu, Legislator Partai Gerindra, Andi Mangunsidi Massarampi menanyakan kepada Lubis.

“Apakah mutasi ini mengandung unsur KKN?”

Lubis menjawab,” Iya, ada (indikasi)!”

Seperti diketahui, salah satu poin isi hak angket ini adalah terjadinya kontroversi penerbitan SK Wakil Gubernur dalam pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov Sulsel.

Dengan adanya pelantikan ini, kemudian berbuntut panjang dengan diperiksanya Wagub oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otda dan Kemenpan RB, yang merekomendasikan agar keputusan tersebut dibatalkan. Pihak DPRD pun mempertanyakan dasar penerbitan keputusan dam pelaksanaan pelantikan oleh Wagub. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya