Soal 40 SK Mutasi ASN Pemkot Makassar Dibatalkan, ini Tanggapan Danny Pomanto

19 July 2019 04:19
Soal 40 SK Mutasi ASN Pemkot Makassar Dibatalkan, ini Tanggapan Danny Pomanto

POSMAKASSAR.COM – Sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar yang diteken mantan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dikabarkan akan dibatalkan.

Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Plt Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019, dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Surat itu menginstruksikan Penjabat Walikota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar ke kedudukannya semula.

Menanggapi hal tersebut, mantan Walikota Makassar Danny Pomanto menegaskan, bila ia sama sekali tidak melanggar aturan dalam mutasi yang dilakukan di Pemkot Makassar.

“Saya tak pernah merasa melanggar undang-undang. Undang-undang ASN mengatakan bahwa ASN eselon III dan IV itu haknya kepala daerah. Eselon II izin dan lelang. Kita sudah laksanakan semua itu,” kata Danny kepada awak media, dikediamannya, Jalan Amirullah, Makassar, Kamis (17/7/2019).

Menurutnya, selaku Walikota saat itu, ia tak perlu lagi izin ke Kemendagri saat melakukan mutasi saat itu, karena statusnya bukan lagi sebagai calon di Pilkada.

“Ada undang-undang politik mengatakan bahwa bagi kepala daerah yang mengikuti Pilkada sebagai incumbent, tak boleh melantik selama enam bulan, saya kan sudah dibatalkan secara jelas oleh MA, dan pak Sonny Sumarsono (Dirjen Otoda) waktu itu bilang saya bukan lagi kandidat. Jadi saya tak perlu lagi izin,” tegasnya.

Menurut Danny, tak ada urgensi dari surat yang dikeluarkan KASN, karena mereka hanya memberi rekomendasi, bisa diikuti bisa tidak.

“Kalau diikuti artinya kerugian negara, membatalkan semua produk hukum yang ada, dan itu akan menimbulkan kerugian. Pertanyaanya apa urgensinya? Memang ada bom nuklir di pemkot ini? Semua harus transparan ke masyarakat,” tambahnya.

Danny juga beralasan, kabinet yang dimutasi itulah yang bekerja hingga Pemkot Makassar meraih penghargaan tertinggi Parasamya Purnakarya Nugrah.

“Padahal inilah kabinet saya yang mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugrah. Kalau pikirannya semua kerja saya salah, mestinya penghargaan itu tak usah diambil,” ucapnya.

“Parasamya itu penghargaan tertinggi satu periode, bukan sekarang. Saya dapat kepres penghargan pada hari Otoda, sebelum saya berakhir, kemarin hanya penerimaan, dan itu dibuat oleh anak-anak yang sekarang mendampingi saya,” ungkapnya.

Terkait sejumlah pejabat yang dinonjobkan, Danny menyebut bila mereka diduga korup, tidak loyal, dan berkinerja jelek. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya