Pemkot Makassar Akan Tindaki Wajib Pajak Yang Membandel

14 August 2019 19:28
Pemkot Makassar Akan Tindaki Wajib Pajak Yang Membandel

POSMAKASSAR.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah, di Hotel Singgasana, Rabu (14/8/2019). 

Sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak, baik pada usaha hotel, restoran dan hiburan maupun kepada pengusaha reklame dan pajak air bawah tanah (ABT).

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Wilayah 2 Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution mengatakan, saat ini masih ada pengusaha hotel yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak usaha.

“Di Makassar ini ada loh hotel berbintang lima dengan inisialnya ‘R’ yang sudah menunggak pajak selama setahun. Dari laporan yang ada, terakhir kali hotel itu bayar pajak hanya pada Juli 2018 lalu. Per bulan pajaknya Rp 500 juta, kalau setahun berarti ada sekitar Rp 6 miliar,” kata Adliyansyah di sela-sela sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Adliansyah atau akrab disapa Bang Choky ini menjelaskan, sumber pajak paling dominan diakui berasal dari hotel, restoran, dan hiburan. 

Maka dari itu, para pelaku industri tersebut diharapkan bisa menjalankan kewajibannya membayar pajak. Apalagi saat ini setiap tempat usaha wajib pungut pajak kini sudah dipasangi alat pendeteksi transaksi elektronik

“Semua usaha yang pendapatannya Rp 3 juta ke atas harus memungut pajak. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk menunggak pajak daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menegaskan perlunya tindakan tegas bagi para pengusaha yang tidak patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, apalagi yang dengan sengaja membandel atau berupaya menghindar dari ketentuan pajak yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dikemukakan menyusul adanya sejumlah hotel di Makassar yang terindikasi menunggak pajak selama setahun.

“Ini terutama pada usaha hotel, masih banyak yang menunggak pajak, bahkan ada yang sudah setahun. Jadi harus ada konsultasi khusus dengan owner-ownernya. Akan dibicarakan apa masalahnya,” tegas Iqbal usai menghadiri sosialisasi kepatuhan wajib pungut pajak daerah di Hotel Singgasana, (14/8/2019).

Dirinya mengaku akan meminta para pemilik hotel yang menunggak pajak untuk bersama-sama mencari tahu kendala dan penyebab menunggaknya pajak hotel tersebut.

“Makanya kita panggil pemilik hotelnya, dia menunggak ini karena apa. Apakah sudah bayar tapi belum tercatat ataukah memang sama sekali belum bayar,” ujarnya.

Khusus untuk sanksi, Iqbal mengaku belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut sebelum memastikan penyebab sesungguhnya tunggakan pajak. Kendati demikian, hal tersebut harus tetap diserahkan kepada pihak yang berwajib karena sudah termasuk kategori pelanggaran undang-undang.

“Ini kan pelanggaran undang-undang, dan itu langsung kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Jaksa dan polisi akan turun tangan,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya