Pansus Hak Angket Rekomendasikan Pencopotan Nurdin Abdullah

16 August 2019 17:28
Pansus Hak Angket Rekomendasikan Pencopotan Nurdin Abdullah

POSMAKASSAR.COM – Proses penyelidikan Panitia Khusus (Pansus) Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan memasuki babak akhir.

Hasil rapat internal pun telah mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran UU yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Dalam rapat finalisasi hak angket tersebut, ada tujuh poin rekomendasi yang dihasilkan pansus dan akan dibahas dalam rapat paripurna yang akan digelar selanjutnya.

“Jadi, kesimpulannya ada tujuh poin, salah satunya adalah mengusulkan kepada aparat penegak hukum ke KPK, kejaksaan dan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti terkait unsur pidana,” kata Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid di Makassar, Jumat (16/8/2019).

Sayangnya, Kadir enggan menyebut secara tuntas poin-poin yang dihasilkan dalam rapat internal pansus itu. Dia mengatakan, poin poin rekomendasi akan dibacakan pada paripurna hari ini.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, tujuh poin rekomendasi pansus hak angket tersebut adalah :

• Mengusulkan dilakukannya pencopotan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, untuk dinilai oleh Mahkamah Agung (MA) 

• Merekomendasikan penyelidikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan

• Mengusulkan kemendagri untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Sulsel.

• Mengusulkan pemberhentian nama-nama terperiksa yang secara dan terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan UU tentang pengangkatan 193 pejabat

• Merekomendasikan pemberhentian TGUPP Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 

• Merekomendasikan mengembalikan jabatan pimpinan pratama yang diberhentikan dan tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku

• Serta, meminta kepada pimpinan DPRD Sulsel untuk menyatakan pendapat DPRD tentang pemberhentian Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Pada rapat internal itu, dikabarkan ada dua fraksi yang menolak isi tujuh poin rekomendasi tersebut. Kedua fraksi itu adalah PKS dan PDIP. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya