Kejati Sulsel Indikasi Ada Dugaan Korupsi Dalam Pengelolaan Pasar Butung

27 August 2019 18:50
Kejati Sulsel Indikasi Ada Dugaan Korupsi Dalam Pengelolaan Pasar Butung

POSMAKASSAR.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengindikasi adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar.

Pihak Kejati Sulsel bahkan dikabarkan telah menurunkan dua tim sekaligus dalam menangani masalah pengelolaan pusat grosiran tekstil terbesar di kawasan Indonesia Timur itu.

“Saya sudah intruksikan kepada tim Datun dan Pidsus tangani soal itu,” kata Kepala Kejati Sulsel, Firdaus Dewilmar kepada awak media, Senin (26/8/2019).

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, kata dia, akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Pasar Butung Makassar selama ini.

“Selama ini dikabarkan pengelolaannya oleh pihak ketiga. Nah, dari situ kita ingin tahu berapa besaran yang masuk ke kas daerah dari hasil pengelolaannya. Kita juga akan pelajari sejauh mana kontrak kerjasama antara Pemkot Makassar selaku pemilik aset dengan pihak ketiga. Ini semua kita akan dalami,” ungkap Firdaus.

Ia mengatakan upaya penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Pasar Butung Makassar, merupakan salah satu rangkaian tindakan penyelamatan aset Kota Makassar secara keseluruhan yang sementara ini sedang berjalan dengan berkoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita mulai fokus upaya penyelamatan aset daerah dengan berkoordinasi KPK,” tutur Firdaus.

Sementara itu, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yang dimintai tanggapannya, sangat mendukung upaya Kejati Sulsel dalam menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan pusat grosir Pasar Butung.

“Kita harap kasus ini diusut sampai tuntas,” kata Kadir Wokanubun, Direktur ACC Sulawesi, Selasa (27/8/2019).

Menurut Kadir, selama ini pengelolaan Pasar Butung oleh pihak ketiga tak pernah transparan bahkan tak jelas nilai penyetoran yang masuk ke kas daerah Pemkot Makassar selaku pemilik aset.

“Seluruh fasilitas yang ada di Pasar Butung, mulai dari lahan parkir hingga toilet pun dikomersilkan diam-diam. Apalagi sewa los yang terus naik harganya. Tapi apakah semuanya sebanding dengan nilai penyetoran yang masuk ke kas daerah ? Ini yang patut diusut secara tuntas. Apalagi diketahui, Pasar Butung merupakan salah satu aset milik Kota Makassar yang paling produktif dibanding aset lainnya,” jelas Kadir.

Jika nantinya dalam tahap penyelidikan ditemukan indikasi korupsi dan memenuhi bukti permulaan, maka kata Kadir, Kejati jangan berlama-lama untuk segera meningkatkan status penanganannya ke tahap penyidikan.

“Kasus ini mudah jika dugaan kerugian negara sudah terlihat. Penyidik tinggal membuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaannya sehingga merugikan negara atau perekonomian negara,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, dalam kebijakan pengelolaan Pasar Butung, tentunya sangat berkaitan dengan kewenangan Pemkot Makassar selaku pemilik aset bersama PD Pasar yang bertindak sebagai pengelola serta keterlibatan pihak DPRD Kota Makassar yang berperan sebagai lembaga pengawasan.

“Untuk itu, Kejati juga sepatutnya mendalami peranan Pemkot Makassar dan pihak DPRD Makassar serta PD. Pasar sendiri sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola seluruh aset yang bernama Pasar, diantaranya Pasar Butung ini. Telusuri sejauh mana mereka menjalankan tupoksinya atau kewenangannya sehingga pengelolaan Pasar Butung itu diduga merugikan negara,” ungkap Kadir.

Ia mengatakan persoalan pengelolaan Pasar Butung dapat dipastikan bukan lagi berpotensi. Akan tetapi realitasnya sangat memungkinkan terjadi kerugian negara dan tentunya unsur kerugian negara tersebut, berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. (*/KBC)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya