KPK Pantau Alat Perekam Transaksi Online di Sejumlah Hotel dan Restoran

14 September 2019 01:02
KPK Pantau Alat Perekam Transaksi Online di Sejumlah Hotel dan Restoran

POSMAKASSAR.COM – Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah VIII bersama Pj Walikota dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar melakukan pemantauan pemasangan alat perekam transaksi online dibeberapa hotel dan restoran di Kota Makassar, Jumat (13/9/2019).

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kota Makassar dari sektor pajak, sekaligus untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan pajak yang dilakukan oleh para pengusaha sebagai wajib pungut pajak.

Seperti diketahui, alat perekam transaksi online ini berfungsi untuk merekam langsung data-data transaksi yang ada disetiap usaha milik para wajib pungut pajak. Dan, alat ini berada dibawah pengawasan langsung pihak KPK.

Sejumlah tempat yang didatangi yakni Grand Asia Hotel, Hotel Claro Makassar, Starbucks dan Mc Donald’s di Mall Ratu Indah, Ayam Goreng Sulawesi di Pattimura, dan Numerica di Jalan Bontolempangan.

“Jadi intinya, kita sudah pasang alat disejumlah usaha. Alat inilah yang nantinya menjadi database yang akan mengirimkan data ke dasbord-nya Bapenda dan semua itu bisa dilihat, baik KPK, Pemkot Makassar, hingga Kapolres. Jadi, tidak ada yang kita tutup-tutupi,” kata Ketua Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution, disela-sela pantauannya.

Bang Choky, sapaan akrab Adliansyah Malik ini lebih jauh mengatakan, selain berfungsi untuk merakam data transaksi yang ada di wajib pungut pajak, juga untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pungut pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sesuai yang terjadi di lapangan.

“Misalkan pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10 persen, maka itu wajib dipungut pada setiap hasil penjualan dan harus disetor sebagai pajak daerah. Sekali lagi saya katakan, itu wajib dan harus disetorkan sebagai pajak daerah. Intinya, jangan dikurang-kurangi dari apa yang seharusnya di bayarkan ke daerah,” jelasnya.

Adapun jumlah alat perekam yang telah terpasang, kata dia, baru berkisar 300 alat, namun hasilnya cukup efektif dengan mendapatkan kenaikan PAD berkisar 30 persen.

Untuk itu, KPK menargetkan sekitar 1000 alat akan dipasang pada tahun 2019 dengan target PAD berkisar Rp 1.6 Triliun.

“Pendapatan untuk bulan Agustus saja, sudah ada sekitar Rp 188 Miliar. Itu baru sebulan kita pasang dan hasilnya kurang lebih 30 persen kenaikannya sudah terlihat jelas. Sekarang baru dipasang 300 alat dan rencana bulan depan akan kita pasang lagi 600 alat perekam datanya. Jadi, bila 1000 alat sudah terpasang, nantinya akan bisa menambah PAD sekitar Rp 1,6 Triliun. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa mengcover target yang ditetapkan,” tutupnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya