Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Makassar Berujung Bentrok

16 September 2019 19:12
Aksi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Makassar Berujung Bentrok

POSMAKASSAR.COM – Aksi tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Makassar berujung bentrok. Semula, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Makassar Menggugat ini melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (16/9/ 2019).

Unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan aparat keamanan ini, juga menyebabkan kemacetan disekitar lokasi aksi.

Para mahasiswa dan aparat keamanan di Kantor Gubernur Sulsel yang terlibat saling lempar batu ini, menyebabkan warga sekitar dan para pengguna jalan panik dan kesulitan melewati antrian kendaraan.

“Ada yang melempar batu. Terkena satu teman kita ini,” teriak salah satu pengunjuk rasa dan kemudian berujung aksi pelemparan balasan ke dalam kantor Gubernur Sulsel.

Aksi saling lempar batu dengan petugas ini terjadi sekitar 15 menit lamanya. Petugas dari pihak kepolisian pun terus melakukan pengamanan dan berupaya mengatasi suasana agar keributan tidak kembali terjadi.

Dari pantauan awak media, ratusan massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Makassar 
Menggugat ini tiba di Kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 15.30 Wita. Mereka langsung memblokade jalan dan langsung membakar ban dan juga keranda mayat bertuliskan BPJS di pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel.

Jenderal lapangan aksi mahasiswa itu, Junaedi mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan mahasiswa lain menuntut pemerintah agar BPJS dibubarkan karen sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan BPJS kini berorientasi laba.

Dari kejadian tersebut, seorang aparat kepolisian dikabarkan menjadi korban lemparan batu saat demonstrasi berlangsung.

Polisi itu bernama, Bripda Fahmi, Anggota Satuan Sabhara Polrestabes Makassar.

Fahmi terkena lemparan batu di kepala sehingga mengalami luka robek di bagian belakang kepalanya.

Saat ini, Fahmi sedang mendapat penanganan medis di Klinik Kantor Gubernur Sulsel.

Sekedar diketahui, demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel ini adalah demo lanjutan pada Jumat (15/9/2019) kemarin.

Sebelumnya, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Sulsel, Ansyar menerima aspirasi para demonstran di Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Para demontran ini menuntut agar Pemprov Sulsel mengajukan penolakan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Jenderal Lapangan, Junaedi mengatakan bahwa rezim yang kini berkuasa dianggap tak berdaya. Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat perihal penjaminan sosial, khususnya buruh, tani, nelayan dan rakyat pra sejahtera justru tak merata.

“Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang usulkan kenaikan BPJS Kesehatan adalah bukti buang handuk penjaminan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.

Padahal lanjut Junaedi, UU 1945 pasal 28, secara tegas mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak untuk sejahtera, fasilitas kesehatan hingga pendidikan.

Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Sulsel, Ansyar mengatakan bahwa aspirasi para demonstran ini akan ia sampaikan kepada Gubernur Sulsel.

“Rekan-rekan sekalian. Hidup mahasiswa. Apa yang di aspirasikan ini segera kita catat dan saya akan teruskan ke Gubernur,” katanya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya