Sidak Coto Nusantara, Satpol PP Makassar Himbau Pengusaha Optimalkan Alat Transaksi Online

22 September 2019 22:16
Sidak Coto Nusantara, Satpol PP Makassar Himbau Pengusaha Optimalkan Alat Transaksi Online

POSMAKASSAR.COM –  Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk membantu mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah, Satpol PP Kota Makassar kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Kali ini Sidak dilakukan di Rumah Makan Coto Nusantara, di Jalan Nusantara, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pada Sabtu (21/9/2019).

Sidak dilaksanakan setelah Tim Satpol PP Makassar mendapatkan laporan bahwa dilokasi usaha tersebut diduga menyalahgunakan Pajak Restoran sebesar 10 persen yang dipungut dari pengunjung.

Selain itu, tim tersebut juga menghimbau kepada pemilik usaha untuk segera melakukan pemasangan alat transaksi online pada usahanya, untuk mengoptimalkan pajak daerah Kota Makassar dan menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pajak oleh pengusaha selaku wajib pungut pajak.

Seperti diketahui, Sidak tersebut merupakan tugas baru Satpol PP Makassar, agar usaha hotel, rumah makan atau restoran bisa taat menyetorkan pajak yang dipungut dari para pengunjung, disamping fungsi lainnya dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Makassar.

Sebelumnya, tim Satpol PP Kota Makassar ini juga dikabarkan telah melakukan Sidak ke sejumlah rumah makan dan restoran, diantaranya Warung Marem, Jalan Botolempangan, Makassar, pada Selasa (10/9/2019) lalu.

Kepala Satpol PP Makassar, Imam Hud yang dikonfimasi mengatakan, dalam mengawal arahan KPK RI, pihaknya setiap hari akan turun ke wajib pungut pajak.

Selain melakukan pengawasan, kata dia, personel Satpol PP dilapangan juga sekaligus memberikan arahan, peringatan dan sekaligus mensosialisasikan alat perekam pajak online untuk memaksimalkan PAD Kota Makassar dari sektor pajak.

“Meski demikian, kita juga masih mendapati beberapa hal yang membuat pemasangan alat ini belum bisa efektif secara keseluruhan,” katanya.

Beberapa masalah itu, katanya, yakni belum ada tim teknisi yang bisa merespon gangguan atau kerusakan alat paling lambat 24 jam, pengetahuan para wajib pungut pajak terkait penggunaan alat, dan pentingnya regulasi pendukung yang mewajibkan pengadaan dan penggunaan alat kepada seluruh usaha.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) turun tangan untuk mengawasi pajak di Kota Makassar.
Mereka bahkan telah membagikan dan memasang alat perekam transaksi online di berbagai usaha perhotelan dan rumah makan atau restoran.

Alat rekam online ini merupakan monitoring keluar dan masuknya transaksi yang akan terkoneksi langsung ke Bapenda maupun KPK.

“Kita berharap tak ada lagi penggelapan pajak dalam usaha hotel dan rumah makan atau restoran,” kata Penanggung Jawab Koordinasi Wilayah Sulsel Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kopsurgah KPK) Republik Indonesia Wilayah VIII , Dwi Aprilia Linda, beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua Korsupgah KPK RI Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution menambahkan,
dengan pemasangan alat perekam data online itu, semua transaksi pada usaha-usaha hotel, rumah makan atau restoran akan real datanya masuk dan tidak akan ada lagi celah untuk bisa lolos.

Bagi pelaku usaha yang mangkir tanpa alasan jelas, kata dia, terancam hukuman 6 tahun penjara.

“Ini semua sudah ada tandanya ya. Jangan main – main soal alat deteksi ini. Hukuman 6 tahun penjara menanti jika ke depan ditemukan pelanggaran. Upaya ini dilakukan untuk membantu pemerintah kota agar dapat memungut pajak yang seharusnya memang ada,” kata Adliansyah Malik Nasution. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya