Hanya Di-SK-kan Setahun, Masa Jabatan Pj Walikota Makassar Akan Berakhir

12 March 2020 14:42
Hanya Di-SK-kan Setahun, Masa Jabatan Pj Walikota Makassar Akan Berakhir

POSMAKASSAR.COM – Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Mei 2020.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengungkap hal tersebut kepada awak media, Rabu (11/3/2020).

Menurut Hasan Basri, jabatan Penjabat (Pj) dan pengangkatannya, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, yaitu hanya setahun. Maka dipastikan, masa jabatan Iqbal pun hanya akan berlangsung satu tahun sejak ia dilantik pada 13 Mei 2019.

Tentunya, lanjut Hasan Basri, jabatan PJ yang saat ini diamanahkan oleh Iqbal belum bisa dipastikan apakah nantinya akan diusulkan kembali atau berlanjut hingga Desember 2020 atau hanya hingga Mei 2020.

“Jadi dilanjutkan atau tidak itu hak prerogatif Gubernur Sulsel. Kami di Biro Pemerintahan hanya melaksanakan proses administrasinya,” ujar Hasan Basri Ambarala.

Hasan Basri mengakui, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Kemendagri, agar gubernur Sulsel segera mengajukan usulan nama yang akan ditunjuk menjadi Pj Walikota Makassar sebelum masa jabatan Iqbal Suhaeb berakhir. 

“Tapi, bukan hanya Kota Makassar yang segera berakhir masa jabatan kepala daerahnya, melainkan ada 12 kabupaten/kota di Sulsel juga sama dengan Makassar,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut dia, dari 12 kabupaten/kota ini, sebanyak 9 daerah yang akan diisi oleh Penjabat, selebihnya merupakan Pelaksana Tugas.

Penjabat sesuai regulasi, adalah daerah yang telah berakhir masa jabatan kepala daerahnya. Sedang Pelaksana Tugas adalah daerah yang belum berakhir masa jabatannya kepala daerahnya, tetapi kepala daerah bersangkutan ikut Pilkada serentak sehingga jabatannya harus digantikan oleh Pelaksana Tugas.

Menurut mantan camat Rappocini Kota Makassar ini, dirinya segera meminta petunjuk gubernur Sulsel, tentang nama-nama yang akan dipercayakan menjalankan tugas Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas.

Biasanya setiap daerah yang akan ditunjuk Penjabat atau Pelaksana Tugasnya, dicantumkan tiga nama dan diusulkan ke Kemendagri. Salah satu dari mereka yang disetujui Kemendagri, akan di SK-kan dan dilantik oleh gubernur. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya