Dewan Sebut Pemkot Makassar Lamban dan Tidak Serius Tangani Covid-19

14 April 2020 19:08
Dewan Sebut Pemkot Makassar Lamban dan Tidak Serius Tangani Covid-19

POSMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai sangat lamban dan tidak serius menangani darurat virus corona.

Penilaian tersebut dikemukakan Ketua Komici C DPRD Makassar, Abdi Asmara dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pemkot Makassar terkait lanjutan penanggulangan dampak Covid-19 di Ruang Paripurna DPRD Makassar, Selasa (14/4/2020).

“Pemkot Makassar di bawah komando Penjabat (PJ) Walikota Makassar Iqbal Suhaeb hanya sekedar bisa mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tanpa berani bertindak tegas,” ungkap Abdi Asmara.

Tak hanya itu, ia juga kesal dengan ketidakhadiran PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb dan Sekda M. Ansar yang tidak menghadiri rapat tersebut.

“Mana itu PJ Walikota? mana itu Sekda? masyarakat sudah berteriak di bawah ini,” jelasnya.

Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Ketua Komisi C tersebut menambahkan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang, Pemkot Makassar 
juga dianggap belum mengambil tindakan yang nyata.

Salah satu tindakan dimakaud, kata dia, sampai saat ini bantuan sembako yang dijanjikan ke masyarakat belum juga disalurkan oleh Pemkot, padahal banyak masyarakat terdampak yang membutuhkan dan belum mendapatkan pembagian.

“Kami sebagai wakil rakyat kasihan sekali kalau sudah di SMS, sudah di WA (WhatsApp) sama masyarakat, capek kita rapat terus kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah kota,” ungkap legislator Partai Demokrat ini.

Bukan hanya Abdi, Legislator Nasdem, Ari Ashari Ilham juga menilai Pemkot kurang sosialisasi den koordinasi terkait penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK) selama masa berlangsungnya pandemi Covid-19.

Padahal, banyak masyarakat yang mengeluhkan peraturan PSBK tersebut tanpa memberikan edukasi ke masyarakat.

“Kemarin saya dihubungi oleh salah satu lurah, bagaimana sebenarnya ini penerapan PSBK. Masa masyarakat disuruh tinggal di rumah tapi tidak diberikan bantuan, jadi serba salah masyarakat kita. Keluar rumah bahaya Corona, disuruh tinggal tapi kelaparan,” kata Ari Ashari Ilham.

Dalam rapat tersebut, turut dihadiri pihak Kejaksaan Makassar, Kadis Sosial Mukhtar Tahir, BPBD Makassar, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, pimpinan Fraksi dan Komisi DPRD Makassar. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya