Anggaran Penanganan Covid-19 di Makassar Harus Diawasi, KPK: Rawan Korupsi, Pemda Wajib Transparan

29 April 2020 20:47
Anggaran Penanganan Covid-19 di Makassar Harus Diawasi, KPK: Rawan Korupsi, Pemda Wajib Transparan

POSMAKASSAR.COM— Disinyalir kemungkinan adanya ‘permainan’ dalam pembagian bantuan sembilan bahan pokok (sembako), sejumlah lembaga penggiat anti korupsi meminta pihak berwenang mengawasi gerak langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam pelaksanaan pembagian bantuan sosial dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti tidak tepat sasaran dalam membagikan bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.

Lembaga pegiat anti korupsi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendorong seluruh lembaga berwenang mulai dari DPRD Makassar hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk melakukan pengawasan.

Bahkan, KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan, meminta dilakukannya monitoring titik rawan Korupsi terkait Bantuan Sosial Dampak Covid 19 di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar.

Pentingnya pengawasan penggunaan relokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 dilakukan agar anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Seperti pembelanjaan sembako, alat kesehatan, dan kebutuhan kesehatan.

”Anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 untuk Kota Makassar sudah ada, dan nilainya cukup besar. Jadi perlu dikawal penggunaan anggaran ini. Kami harap semua belanja sesuai peruntukannya dan pembagiannya tepat sasaran,” kata Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, juga meminta anggaran penanganan pandemi Covid-19 untuk masyarakat yang berhak atau yang terdampak Covid-19 harus diawasi.

”Jangan sampai anggarannya disalahgunakan oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini. Tentunya penggunaan anggaran Covid-19 yang ditujukan untuk warga yang berhak, harus tepat sasaran. Jangan sampai disalahgunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami juga berharap ada pengawalan dari aparat penegak hukum untuk hal tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil, mengatakan, Kejaksaan Tinggi Sulsel akan mengawal serta mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan Covid 19 di sejumlah kota dan kabupaten termasuk Kota Makassar. Tujuannya agar pelaksanaan dapat tepat sasaran, cepat, dan akuntabel.

”Sudah pasti Kejati Sulsel mengawal dengan tujuan agar tepat sasaran, cepat, dan akuntabel,” katanya.

Sementara Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adlinsyah Malik Nasution menyampaikan bahwa terkait pengelolaan keuangan Bantuan dan penyaluran Bansos dampak Covid 19 tersebut, Pemda seharusnya transparan kepada masyarakat.

“Jadi kita tegaskan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan bantuan sosial dan penyalurannya harusnya transparan dan akuntabel, termasuk pendataan terhadap penerima Bansos tersebut harus lewat validasi yang akurat sehingga tepat sasaran dan berkeadilan, ” tegas Choki, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi via telepon di Jakarta, Selasa malam (28/4/2020).

Menurutnya, Bansos dalam penanganan masa pandemi Covid 19, memiliki ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, ketika pemda tidak konsisten dan profesioanal dalam pengelolaannya.

“Jadi ada titik rawan yang berpotensi terjadi korupsi ketika bantuan sosial ini ditangani dengan tidak transparan dan akuntabel. Termasuk ketika ada intervensi negatif dalam penyalurannya atau ada kepentingan lain dalam prosesnya. Sekali lagi, ini bantuan kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, tidak boleh diakal–akali apalagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja,“ ungkap Choki.

Oleh karena itu, kata Choki, KPK mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ, dengan berkonsultasi degan LKPP, termasuk KPK didalamnya.

“Jadi Pemda tidak boleh jalan sendiri – sendiri, semua harus terkoordinasi dan transparan kepada masyarakat,” ungkap Choki.

“Termasuk bantuan dari pihak swasta juga harus terkoordinasi dan tercatatkan dengan tertib, kan ada bantuan dari pihak swasta, bukan hanya dari pemerintah pusat, masyarakat harus tahu semua jenis bantuan tersebut, apa, dari mana, berapa dan seperti apa pengelolaan dan penyalurannya,” tambahnya.

Lebih jauh Choki mengatakan, Pemda wajib ketahui, bahwa ada beberapa titik rawan bisa terjadi tindak pidana korupsi di dalam pengelolaan dan penyaluran Bansos Covid 19 tersebut. Oleh karena itu, Rekomendasi jika hasil Monitoring menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

Adapun Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid 19 yang dimaksud sebagai berikut;

1. Pengadaan barang dan jasa Kolusi dengan penyedia, Mark up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan,

2. Filantropi atau sumbangan pihak ketiga, pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan,

3. Refocussing dan Relokasi Anggaran Covid untuk APBN dan APBD, alokasi sumber dana dan belanja, pemanfaatan anggaran,

4. Penyelenggaraan bantuan sosial utk pemerintah pusat dan daerah, Pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, pengawasan.

Sebagai langkah antisipatif sesuai SE KPK No. 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 untuk;

1. Pengadaan Barang dan Jasa
– PBJ tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan,

– Rambu–rambu Pencegahan, memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan sepanjang unsur–unsur pidana korupsi tidak terjadi maka proses PBJ dapat dilaksanakan tanpa keraguan,

– Dalam situasi bencana kondisi pasar tdk normal shg pelaksanaan anggaran dan PBJ mengedepankan harga terbaik/Value for money,

– PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip effektif, effissien, dan akuntabel,

– Mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP utk melakukan pengwalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dgn berkonsultasi dgn LKPP.

2. Langkah antisipatif untuk Filantropi atau Sumbangan pihak ketiga;

– Sumbangan lembaga atau organisasi bukan termasuk gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan ke KPK,

– Mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunanya, misalnya melalui Web resmi lembaga,

– Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga tepat guna dan sasaran,

– Metode pencatatan sumbangan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Langkah antisipatif Refocussing dan Relokasi Anggaran;

– Berkoordinasi dgn Kementerian dan lembaga,

– Monitoring perencanaan anggaran terkait dengan seluruh Pemda

– Rekomendasi jika hasil Monitoring menemukan ketidakwajaran Penganggaran atau Pengalokasian

Sementara Langkah antisipatif Bantuan Sosial dari Pemerintah pusat, sama seperti poin 3 di atas, tutup Choki. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya