Dalam Rapat Paripurna, Iqbal Suhaeb Disorot Sejumlah Legislator

13 May 2020 14:57
Dalam Rapat Paripurna, Iqbal Suhaeb Disorot Sejumlah Legislator

POSMAKASSAR.COM – DPRD Kota Makassar gelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Makassar Tahun Anggaran 2019, Selasa (12/05/2020).

Penyampaian rekomendasi tersebut, disampaikan langsung Juru Bicara pansus LKPJ Walikota Makassar TA. 2019, H. Sangkala Saddiko (F-PAN).

Sangkala Saddiko menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harusnya bisa lebih intens menggali dan mengelola sumber pendapatan agar lebih optimal menyerap Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari beberapa aspek, diantaranya beberapa wajib pajak, penagihan piutang, dan kajian mendalam terhadap retribusi.

“Kami harapkan Pemkot Makassar lebih serius menggali dan mengelola sumber pendapatan agar lebih dioptimalkan bagi wajib pajak yang benar-benar berdampak pada PAD Kota Makassar,” tegasnya.

Rapat ini juga diwarnai beberapa interupsi dan sorotan dari Anggota DPRD kepada Pemkot Makassar terkait beragam masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Kota Makassar akibat dari pandemi Covid-19.

Supratman (F-Nasdem) misalnya, mendesak Pemerintah Kota mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang telah dinyatakan melanggar selama pelaksanaan PSBB ini.

“Untuk Pak Pj Walikota (Iqbal Suhaeb), tolong kebiasaan makan kerupuk di Pemprov Sulsel jangan dibawa ke Makassar. Di Makassar ini kita sudah biasa makan makanan yang berat,”. kata Supratman yang juga Ketua Komisi A Bidang
Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar.

Dalam kritikannya, Supratman menilai wibawa Pemkot Makassar hilang sejak dipimpin Iqbal Sehaeb. Sejumlah kebijakan terkesan diputuskan dengan penuh ketakutan, sehingga menimbulkan banyak pro kontra di tengah masyarakat.

Selain itu, Supratman juga menyesalkan tidak dilibatkannya pihak DPRD dalam agenda-agenda pemerintahan sehingga dianggap mencederai marwah lembaga legislatif.

“Contoh dalam pelantikan pejabat yang dilakukan secara sembunyi-sembuyi tanpa penyampaian ke DPRD. Sangat tidak elok, pelantikan yang dijadwalkan jam 8 malam, baru kita ketahui lima menit sebelumnya,” keluh Supra, sapaan akrabnya.

Lanjut legislator Nasdem itu, bukannya mencari solusi atas segala problematika di Makassar, Iqbal Suhaeb, menurut dia, sejak duduk sebagai orang nomor satu menggantikan Moh Ramdhan Pomanto justru membuat pelik Kota Makassar ini.

Contah lain sebut Supra, tidak konsistennya Pemerintah Kota Makassar dalam menegakkan aturan penutupan izin usaha di Toko New Agung.

“Bayangkan hari ini ditutup Toko New Agung, besok dibuka, di mana wibawanya Pemerintah Kota? Terlalu takut kita, Pak sebagai Pemerintah Kota,” ucap Supra saat interupsi.

Kritikan tajam terhadap kinerja Iqbal Suhaeb juga dilontarkan Sahruddin Said, legislator asal PAN. Dia bahkan secara terang-terangan mengungkapkan harapannya agar masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar tidak lagi dilanjutkan Gubernur.

Menurutnya, ada banyak pertimbangan Iqbal Suhaeb tidak layak memimpin Makassar. Salah satunya adalah ketidakmampuannya melakukan manajerial dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Dari hasil rapat monev (monitoring dan evaluasi) triwulan pertama, PAD yang ditarget Rp1,7 triliun turun menjadi Rp900 miliar. kurang lebih Rp600 miliar dari penyerasian yang anggarannya berkurang. Anggaran sejumlah SKPD dipotong dan hanya difokuskan ke tiga SKPD yang menangani Covid-19. Total anggaran SKPD yang dipotong itu sangat tidak transparan berapa nilainya,” katanya.

Sementara anggota Fraksi Demokrat, Arifin Dg Kulle, juga menyampaikan intruksinya. Akibat ketidakmampuan Pemkot mengahadapi wabah Coronavirus di Makassar, warga di tingkat bawah saling hasut menghasut. Bulan suci Ramadan yang diharap bisa membawa kesejukan malah penuh protes antar warga setempat akibat distribusi sembako yang tidak tepat sasaran.

“PSBB tahap ke dua kami harap bisa lebih ketat Pak Pj Walikota. Ada banyak masalah di bawah yang Pemkot tidak mampu menyelesaikannya. Masyarakat perlu mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di pemerintahan ini,” ujarn Arifin.

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengaku komunikasi DPRD Makassar dengan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah dilakukan untuk tidak meneruskan kepemimpinan Iqbal Suhaeb.

“Ungkapan-ungkapan dan semua perasaan, sudah kita sampaikan kepada Gubernur. Jadi terserah saja Pak Gubernur akan menindaklanjuti surat teman-teman fraksi, ya terserah saja,” katanya.

Menurut Wahab, telah terjadi komunikasi di semua fraksi di DPRD Kota Makassar dengan hasil bahwa Iqbal Suhaeb mendapat nilai minor.

“Dan menurut penilaian semua fraksi, bahwa Pj Walikota ini tidak dapat diajak bekerja sama dengan baik, sehingga dimintakan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi,” lanjut Wahab.

Tak serta merta menilai, Ketua Komisi D ini memiliki alasan yang menurutnya logis. Penilaian terhadap Iqbal Sehaeb, kata dia, bersumber dari data dan fakta yang terjadi di lapangan selama lebih dari satu tahun ia menjabat.

“Pertimbangannya, saya ini 11 tahun di DPRD Makassar, tapi tidak pernah mendengar rumah jabatan didemo oleh ASN. Ini soal kewibawaan, ini yang saya katakan soal attitude,” jelas Wahab.

Menurut Wahab, rumah jabatan merupakan simbol pemerintahan. Bagaimana mungkin keadaannya justru terjadi demonstrasi dari unsur yang berada di dalamnya?

“Kalau yang demo itu rakyat itu masuk akal. Tapi yang demo ini ASN. Berarti ini ada yang buntu,” lanjutnya.

Selain itu, Wahab menyebut kasus lain yang terjadi beberapa hari terakhir terkait masa penerapan sosial berskala besar (PSBB) di kota Makassar. Iqbal dianggap tidak tegas dalam melakukan penindakan. Sehingga menurut Wahab, justru terjadi pelawanan dari masyarakat dengan melanggar perwali yang menjadi aturan dari PSBB tersebut.

“Janganmi kita bicara Toko New Agung, kalau Agung itu sudah berlebihan sekali, sebelum Agung kan sudah luar biasa perlawanan, berarti tidak berwibawa pemerintahan ini,” sindirnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo hanya berharap kelak yang menggantikan Iqbal Suhaeb bisa bersinergi dengan DPRD Kota Makassar selaku mitra pemerintah.

Iqbal Suhaeb yang dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna tersebut mengakui perlunya sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Makassar.

“Yang perlu kami perbaiki adalah komunikasi antara eksekutif dengan legislatif mungkin harus lebih intens lagi, supaya program itu bisa lebih standar jalannya, transparan, dan optimal dilaksanakan,” ujar Iqbal Selasa (12/5/2020) kemarin.

Menurutnya, jika hal tersebut diperkuat maka ia meyakini roda pemerintahan akan kembali membaik.(*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya