Pemkot Ancam Tutup Usaha Hiburan, AUHM Siap Turunkan 5000 Karyawan Unjuk Rasa

11 August 2020 20:03
Pemkot Ancam Tutup Usaha Hiburan, AUHM Siap Turunkan 5000 Karyawan Unjuk Rasa

POSMAKASSAR.COM – Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk menutup usaha hiburan. Bahkan mengancam untuk melawan dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

Ketua AUHM, Zulkarnaen Ali Naru mengatakan, Pemkot Makassar tidak memperhatikan ribuan nasib karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan tersebut. Penutupan dianggap dilakukan secara semena-mena.

“Kalaupun memang benar akan ditutup, maka dengan jelas kami akan melawan. Kami akan menurunkan ribuan karyawan. Kita siapkan sekitar 5000 karyawan untuk demonstrasi sampai Pemkot bosan,” tegas Zul, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, Pemkot melakukan diskriminasi terhadap THM. Di mana usah lain sudah diperbolehkan untuk kembali beroperasi, sedangkan THM belum mendapat izin.

“Ini diskrimansi, mereka seenaknya menutup tanpa memberikan solusi seperti kepada pengusaha. Siapa yang mau tanggung nasib ribuan karyawan yang sudah 5 bulan dirumahkan,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya memberikan solusi agar THM tetap dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Di mana setiap usaha diawasi langsung oleh satgas covid 19 Kota Makassar.

“Daripada menutup, lebih baik Pemkot menurunkan Satgas Covid-19 Makassar di setiap THM untuk melakukan pengawasan. Jika memang ada melanggar silakan ditegur, atau bahkan ditutup,” bebernya.

Apalagi Perwali 36, kata Zul tidak diatur mengenai sanksi, begitupun dengan penutupan usaha. Di dalamnya hanya diatur mengenai protokol kesehatan.

“Mereka hanya berwenang menutup pada hari besar. Yang punya kewenangan adalah Walikota, itupun hanya pada saat PSBB. Perwali 36 hanya mengatur protokol kesehatan,” pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa jika memang pemerintah kota Makassar tetap ngotot menutup THM, maka Pemkot Makassar harus siapkan anggaran insentif sebesar Rp 48 Miliar untuk biaya hidup sebanyak 5000 karyawan yang telah dirumahkan selama 5 bulan lebih lamanya selama pandemi Covid-19.

“Beberapa waktu lalu, kami juga telah minta ke Pemkot Makassar untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 48 miliar perbulan untuk membiayai hidup para karyawan sebanyak 5000 orang yang telah dirumahkan selama 5 bulan lebih lamanya selama pandemi Covid-19. Tapi hingga saat ini tidak ada juga respon dan solusi,” tambahnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya