Dituding Terlibat Pembebasan Lahan Waste to Energi, Sabri : Sudah Sesuai Mekanisme !

16 August 2020 00:15
Dituding Terlibat Pembebasan Lahan Waste to Energi, Sabri : Sudah Sesuai Mekanisme !

POSMAKASSAR.COM – Asisten 1 bidang Pemerintah Kota Makassar, Muh Sabri membantah atas tudingan proses pembebasan lahan pengolahan sampah berbasis energi atau Waste to Energi di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tak melalui proses.

Saat dikonfirmasi wartawan Posmakassar.com, Sabtu (15/08/2020) malam, Sabri menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan telah melalui proses dan mekanisme yang ada, saat dirinya menjabat Kabag Pemerintahan.

“Yang jelasnya semua melalui proses dan mekanisme yang ada, mulai dari bawah, RT, RW, Lurah dan Camat. Saat itu ia juga menjabat sebagai ketua jab ex officio berdasarkan SK Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin saat itu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tudingan yang dilayangkan kepada dirinya, diserahkan kepada orang yang menilainya, jika dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pembebasan lahan.

“Terkait tudingan yang ada , saya kira itu urusannya orang, silahkan saja,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu, Aliansi Mahasiswa Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.

Mereka menuntut agar aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi pembebasan lahan itu.

“Kami minta kepada Kajati Sulsel untuk bersikap. Memeriksa mantan wali kota. Kami duga ada kesalahan pada pembayaran tanah itu,” ungkap Dedi Arsandi tegas, selaku Koordinator Aksi unjuk rasa.

Dalam orasinya, dia menduga, kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 240.000.000.000. Itu kata dia, jika pembelian tanah disesuaikan oleh nilai NJOP di tahun 2013 lalu.

Nilai NJOP, lanjut Dedi, saat itu diperkirakan hanya Rp 100.000 per meter. Hanya saja, Pemkot Makassar saat itu melakukan transaksi dengan nilai di atasnya, berkisar Rp 600.000 per meternya.

“Total pembayaran saat itu kami duga hanya Rp72 miliar. Juga diduga pembayarannya bukan ke ahli waris. Dan ternyata, setelah diukur luas tanah (lahan) hanya 8 ha. Potensi kerugian negara 120.000 meter x Rp2.000.000 (harga pasar 2019) = Rp240.000.000.000,” jelas Dedi menuntut aparat mengusut tuntas dugaan korupsi itu.

Dia juga menambahkan, proses pembebasan lahan itu dilakukan saat Muh Sabri masih menjabat sebagai Kabag Pemerintahan. Muh Sabri saat ini diketahui adalah Asisten 1 Sekretariat Kota Makassar.

“Kami juga desak agar Lurah dan Camat saat itu turut diperiksa,” tutupnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya