Pencanangan Zona Integritas, Ombudsman Akan Kawal Tiga OPD di Pemkot Makassar

18 August 2020 18:10
Pencanangan Zona Integritas, Ombudsman Akan Kawal Tiga OPD di Pemkot Makassar

POSMAKASSAR.COM – Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamalauddin menerima kunjungan Ketua Ombudsman Kota Makasaar, Andi Ihwan Patiroy, diruang kerjanya, Selasa (18/08/2020).

Kunjungan ketua dan anggota Ombudsman Kota Makassar tersebut, dalam rangka melaporkan eksistensi dan peran nyata Pemkot selama ini dalam upaya memberikan pelayanan publik dan peningkatan kualitas di Kota Makassar

“Kami bertemu Pj Walikota untuk koordinasi bahwa Ombudsman Kota Makassar sudah ada terbentuk sesuai Perwali No 2 tahun 2019, tujuannya untuk mendapatkan penguatan terkait peran kami sebagai pelayan publik di Kota Makassar,” ucap Andi Ihwan.

Selain itu, ihwan juga melaporkan kepada Pj Walikota terkait kegiatan pencanangan zona pakta integritas yang rencananya akan dilaksanakan Ombudsman pada pada tiga OPD Pemkot Makassar pada September hingga Desember 2020 mendatang, yakni pada satu RSUD dan dua SKPD dilingkup Pemkot Makassar sebagai pilot Project pelayanan prima dan birokrasi bersih.

“Kami ditunjuk untuk melakukan pencanganan zona pakta integras di tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, Dinas PM-PTSP dan Disdukcapil. Ketiganya ditunjuk sebagai pilot project pelayanan prima dan bebas korupsi. Dalam kurun waktu bulan September dan Desember kami diminta mendampingi membangun zona integritas, serta membangun sistem set up disana, sesuai ketentuan dari Kemenpan RB agar pelayanannya prima dan bebas dari pungutan liar,” jelasnya.

Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin pada kesempatan itu berharap agar Ombusdman tidak hanya sebagai penyelenggara lembaga pelayaan publik semata, melainkan juga bisa sebagai jembatan untuk membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik di masyarakat.

“Kebijakan pemerintah secara menyeluruh tidak akan mampu memuaskan seluruh keinginan masyarakat, sehingga Ombudsman perlu membantu pemerintah kota memotret kondisi pelayanan publik dibawah yang kemudian langsung dilaporkan langsung kondisinya ke pejabat yang berwenang,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman Makassar juga menyerahkan hasil temuan tersebut, terkait masalah sisttem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP negeri se Kota Makassar

“Kami telah sepakat dalam sebuah MoU bekerjasama dengan Dinas pendidikan kota Makassar terkait pemantauan PPDB tingkat SD dan SMP se kota Makasarr, dan hari ini kami laporkan beberapa temuan – temuan yang langsung kami serahkan ke Pj Walikota,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya