Lakukan Money Politics, Kandidat Paslon Walikota dan Wawalkot Makassar Terancam Hukuman Pidana

24 August 2020 17:01
Lakukan Money Politics, Kandidat Paslon Walikota dan Wawalkot Makassar Terancam Hukuman Pidana

POSMAKASSAR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar memberikan himbauan agar para kandidat pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk tidak melakukan Money Politics (politik uang) disetiap kampanye kepada masyarakat.

Hal tersebut ditekankan menjelang pelaksanaan pemilihan umum pada 2020 ini, agar tidak ada lagi isu politik uang di Kota Makassar.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan, berdasarkan Undang-undang Pemilu pasal 187 terkait Money Politics, para kandidat paslon diancam hukuman penjara jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut, yakni selama 36 bulan hingga 72 bulan dan denda minimal Rp 200 Juta.

“Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan bertarung pada Desember 2020, para kandidat paslon harus bersih tanpa adanya praktik politik uang atau Money Politics. Jika tetap tidak mengindahkan himbauan tersebut, ada hukuman pidana dan denda menanti,” ujarnya disela-sela kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Media dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 di Hotel Jolin Senin (24/08/2020).

Tetapi, lanjutnya dalam Undang-Undang Pemilu juga mengatur terkait batasan politik uang tim atau masyarakat yang terlibat dalam proses kampanye boleh mendapatkan biaya akomodasi jika masyarakat tersebut lokasi rumahnya jauh dari tempat kampanye para kandidat.

“Penggantian biaya akomodasi terhadap simpatisan atau relawan para kandidat boleh saja dilakukan jika jika masyarakat tersebut lokasi rumahnya jauh dari tempat kampanye para kandidat berdasarakan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 pasal 73,” tambahnya.

Selain money politics, Bawaslu Makassar juga bakal memperketat pengawasan pada Pilkada 2020 untuk mengantisipasi sejumlah kecurangan yang muncul di 15 kecamatan di Makassar.

Salah satu kerawanan yang diwaspadai, yakni terkait kemungkinan adanya manipulasi data pemilih menjelang hari H coblosan.

“Kita mengacu pada Pemilu 2014 lalu, semua potensi kecurangan tetap akan kami waspadai. Termasuk manipulasi data,” ungkap Komisioner Bawaslu Makassar, Zulfikarnain disela-sela kegiatan. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya