Bawaslu Makassar Duga Dua Pejabat Pemkot Dilantik Tanpa Izin Mendagri

12 September 2020 00:01
Bawaslu Makassar Duga Dua Pejabat Pemkot Dilantik Tanpa Izin Mendagri

POSMAKASSAR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menemukan dugaan pelanggaran terkait pelantikan 32 pejabat dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Diketahui, baru-baru ini Pemkot Makassar melakukan mutasi dan pencopotan serta pelantikan sejumlah pejabat dari berbagai eselon. Hal ini kemudian menjadi bahan penelusuran Bawaslu Makassar untuk memastikan adanya pelanggaran atau tidak dalam proses pelantikan tersebut.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, dari 32 pejabat yang dilantik (34 orang yang diusulkan), ada dua pejabat yang namanya tidak masuk dalam persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Secara otomatis hal ini memperkuat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.

Mengingat sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan edaran larangan melakukan mutasi atau pergantian pejabat dalam rentang waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon di Pilkada.

Sementara pelantikan yang dilakukan Pemkot Makassar, hanya berjarak beberapa hari saja sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

“Berdasarkan temuan teman-teman di lapangan, memang ada dua pejabat yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi pelantikan dari Mendagri. Tentu hal ini akan kita ditelusuri lebih lanjut lagi,” ujar Nursari kepada awak media.

Lebih lanjut Nursari mengatakan, pihaknya akan memastikan kasus tersebut, apakah masuk dalam daftar pelanggaran atau tidak. Terlebih lagi Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadirannya dalam agenda pemeriksaan Bawaslu beberapa waktu lalu.

“Kita masih terus bergerak. Memastikan semua itu seperti apa sebenarnya. Pak Pj juga belum menyampaikan alasannya kepada kami terkait mangkirnya dari panggilan kami,” jelas Nursari.

Terkait nama dan jabatan dua pejabat baru yang tidak memiliki surat rekomendasi dilantik dari Mendagri, Nursari masih enggan membeberkan.

Menurut dia, butuh penelusuran lebih jauh lagi untuk memastikan kebenaran kasus tersebut, sebelum membuka kepada publik siapa oknum yang tidak mendapat rekomendasi Mendagri tersebut.

“Identitasnya belum bisa kami beberkan ke publik. Kita juga masih akan telusuri lebih lanjut terkait hal ini,” ungkap Nursari.

“Sejauh ini, kami juga belum melayangkan surat panggilan kedua ke Pemkot Makassar, karena Pj Walikota juga belum memberikan konfirmasi resmi kepada kami terkait ketidak hadirannya pada pemanggilan kemarin,” tambah Nursari. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya