Kursi Jabatan Sekda Pemkab Gowa Kosong, Pencairan Gaji Ke-13 ASN Ditunda

14 September 2020 14:19
Kursi Jabatan Sekda Pemkab Gowa Kosong, Pencairan Gaji Ke-13 ASN Ditunda

POSMAKASSAR.COM – Pencairan gaji ke-13 Aparatur Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Sulawesi Selatan bakal terhambat dikarenakan kursi jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) masih kosong dan menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pelantikan.

Diketahui, kekosongan kursi jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten Gowa ini, disebabkan Sekda sebelumnya yang dijabat oleh H Muchlis ditarik ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan mendapat jabatan baru sebagai biro keuangan Kementerian Pertanian RI.

Padahal Pemerintah Kabupaten Gowa telah menyiapkan anggaran untuk membayar Gaji 13 sebesar Rp 32.675.913.550,- untuk 7.079 ASN Pemkab Gowa.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menjelaskan jika Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki dana untuk mencairkan gaji ke-13 tetapi terkendala pada persetujuan Penjabat Sekda oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Belum cairnya gaji 13 bukan karena kita tidak mempunyai dana untuk pembayaran gaji, namun karena adanya proses yang harus dilalui yakni persetujuan pelantikan Penjabat Sekda Gowa oleh Kemendagri,” jelasnya saat Coffe Morning bersama pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Gowa, Senin (14/9/2020).

Proses administrasi sudah dijalankan sejak bulan Agustus lalu dengan mengirimkan surat usulan pemberhentian pejabat Sekda lama, Muclis yang saat ini bertugas di Kementerian RI dan surat usulan pengangkatan Penjabat Sekda Gowa baru. Kedua surat ini telah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kementerian Dalam Negeri.

“Pemprov telah menidaklanjuti surat kita dan saat ini surat masih berproses di Kementrian Dalam Negeri. Saya meminta Kepala BKPSM untuk memantau agar prosesnya bisa selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Abdul Karim Dania turut menjelaskan terkait aturan pencairan Gaji 13 ASN Pemkab Gowa.

“Anggaran sudah siap sejak Agustus, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji 13, Pasal 17 ayat 2 ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah. Di Perbup ini ada lembaran negara yang membutuhkan tanda tangan dari Penjabat Sekretaris Daerah,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya