Operasi Yustisi Dimulai, Pj Walikota : Penegakan Harus Humanis Tapi Tegas

14 September 2020 13:56
Operasi Yustisi Dimulai, Pj Walikota : Penegakan Harus Humanis Tapi Tegas

POSMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar resmi memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, setelah dua Peraturan Walikota (Perwali) baru diterbitkan, yakni Perwali Nomor 51 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020.

Terkait sanksi kedua Perwali tersebut, Pemkot Makassar mengakui sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga jika ada yang melanggar, harus membayar denda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta.

Pemberlakuan sanksi denda terhadap pelanggar protokol kesehatan ditandai dengan digelarnya gelar apel pasukan bersama TNI, Polri, Kejari Makassar, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, yang digelar lapangan Polrestabes Makassar, Senin (14/9/2020).

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, operasi yustisi penegakan protokol kesehatan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya untuk menghindarkan penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Penurunan atau pelandaian tingkat keterpaparan Covid-19 di Kota Makassar harus dimaknai, untuk itu kita harus lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait operasi yustisi ini adalah sinergi kita semua,” kata Rudy Djamaluddin.

Ia menjelaskan, dirinya tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, ia berharap kesuksesan operasi yustisi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.

Sementara Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengatakan, sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar resmi diberlakukan sesuai Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020.

“Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar,” katanya.

Ia menambahkan, sanksi denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.

“Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyatakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp100 ribu,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya