Dapat Dana Hibah Sebesar Rp 55 Milyar, KPU Gowa Gunakan 50 Persen Biayai Honor Petugas Penyelenggara Pemilu

16 September 2020 17:39
Dapat Dana Hibah Sebesar Rp 55 Milyar, KPU Gowa Gunakan 50 Persen Biayai Honor Petugas Penyelenggara Pemilu

POSMAKASSAR.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan mendapatkan dana hibah untuk anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gowa sebesar Rp 55 Milyar pada bulan Desember 2020 mendatang.

Meskipun diketahui Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa hanya ada 1 pasangan saja yaitu Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan Abd. Rauf Malaganni Krg Kio, tetapi anggaran diperuntukkan untuk penyelenggara Pilkada Gowa.

Ketua KPU Gowa, Muchtar Muis mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 55 Milyar yang diterima akan digunakan untik membiayai honor panitia pemilihan umum di Gowa yang menyerap 50 persen dari total anggaran.

“Anggaran itu untur honor adhoc atau penyelenggara pemilu lebih dari 50 persen dri anggaran dan tidak berpengaruh terhadap jumlah paslon,” ujarnya saat dikonfirmasi via whatsapp, Rabu (16/09/2020).

Ia menambahkan bahwa selain membiayai honor para penyelenggara (adhoc), pihaknya juga berencana menganggarkan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas lapangan yang turun langsung dalam proses pemilihan.

“Kami anggarankan juga untuk pengadaan APD sebesar sekitar Rp 11 Milyar yang diperuntukkan bagi petugas kurang lebih 12 ribu orang di masing-masing TPS di 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa,” tambahnya.

Sementara itu menurut pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan bahwa anggaran yang didapatkan KPU Gowa yang berasal dari dana hibah sebesar Rp 55 Milyar sesuai dengan kebutuhan meskipun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa hanya 1 orang yang maju.

“Anggaran KPU Gowa didasarkan pada kebutuhan, jadi tidak bergantung pada jumlah paslon, meskipun jumlah itu tergolong besar,” ujarnya.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar juga ini menambahkan bahwa anggaran yang diberikan terlalu besar disebabkan dengan kondisi pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Anggaran itu terlalu besar, kaitan dengan kondisi pandemi. KPU patut diberi support untuk kerja maksimal dengan optimalisasi anggaran dan efektif,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya