Kajian Perwali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 dan Nomor 53 Tahun 2020

16 September 2020 15:10
Kajian Perwali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 dan Nomor 53 Tahun 2020

POSMAKASSAR.COM – Dua Peraturan Walikota (Perwali) di Kota Makassar baru saja diberlakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Perwali tersebut yakni Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.

Ada yang menarik dalam penetapan kedua Perwali dimaksud, yakni adanya sanksi berupa denda yang diatur dalam ketentuan Perwali Nomor 51 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tersebut.

Pasalnya, kapasitas Perwali sebagaimana diketahui hanya ‘berupa’ petunjuk teknis penerapan suatu produk hukum daerah semisal Perda. Dan yang harus diketahui, Perwali sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi.

Seperti diketahui, dalam penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sesuai amanah Konstitusi dan UU Nomor 4 Tahun 1984 dan UU Nomor 6 Tahun 2018, sebelumnya Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kemudian, lahir lagi aturan di bawahnya berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB pada 31 Maret 2020, serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 tanggal 13 April 2020. Inilah dasar hukum dalam penanggulangan Covid-19 di NKRI.

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, pernah mengatakan bahwa masyarakat yang melanggar PSBB tentang Virus Corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana. Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) termasuk Peraturan Walikota (Perwali) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

Menurut Prof Yusril, paling tinggi denda, itupun hanya mungkin dilakukan daerah tapi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), bukan Pergub, Perbup atau Perwali.

Mantan Menteri Hukum pada era Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri itu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19. Tiga UU tersebut yakni UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu adalah UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit,” kata Yusril seperti yang dilansir dari salah satu media online Ibu Kota.

Aparat penegak hukum seperti polisi, kata Yusril, baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita baca UU Kekarantinaan Kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB. Polisi itu baru bisa dilibatkan apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah. Lalu di situ ada kewenangan polisi untuk bertindak,” ungkap Yusril.

Selain Kota Makassar, sebelumnya diketahui pada Juli 2020 lalu, Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani juga pernah mengeluarkan Perwali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengenaan Saksi terhadap Pelanggar Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan dasar pertimbangan bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru. Jadi, Pemkot setempat menganggap perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini akibat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap imbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 yang tidak dipatuhi dengan baik. Bahkan, mereka kembali berkumpul di tempat tertentu seperti pasar, mall, tempat nongkrong dan sebagainya.

Akibat kurangnya kepatuhan masyarakat, maka beberapa daerah termasuk Kota Banjarbaru lalu menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan melalui Perwali.

Sebelumnya DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan PSBB di daerah, mereka seperti DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenanan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB, tertanggal 30 April 2020.

Begitupula, di Jawa Barat, ada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB di daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, tertanggal 12 Mei 2020.

Kalau tidak salah, Pergub inilah yang disinyalir kemudian menjadi salah satu atau mungkin sebagian diadopsi oleh Pemkot Makassar menjadi Perwali Nomor 51 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020.

Terkait hal tersebut, perlu dijelaskan bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) disebutkan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Di samping jenis peraturan perundang-undangan tersebut, juga dikenal jenis peraturan perundang-undangan lainnya baik yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/pejabat pemerintah pusat, seperti; Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri {Permen), dan Keputusan Menteri (Kepmen), maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, dan Keputusan Walikota.

Namun, apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPPP tersebut; maka semua jenis peraturan perundang- undangan yang tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut ‘tidak termasuk’ dalam hierarki perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari hierarki tersebut adalah Keppres, Permen, dan Kepmen tidak lagi termasuk jenis peraturan perundang- undangan yang hierarkinya lebih tinggi dari Perda.

Pada umumnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya untuk memaksakan agar masyarakat memiliki ketaatan dan kepatuhan, maka pada peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan sanksi. Salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tak terkecuali Peraturan Daerah (Perda) adalah ketentuan sanksi.

Dewasa ini, paling tidak ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda, yaitu UU 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana yang dikutipkan di bawah ini;

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturaPerundang-undangan (UUPPP) menyebutkan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat daiam Undang-undang dan Peraturan Daerah”.

2. Pasai 143 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) menyebutkan: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

Di samping itu, juga dijelaskan dalam PP 28 Tahun 2008, terutama Pasal 2 (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari uraian diatas bahwa penerapan sanksi dalam ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dalam dalam bentuk PP, KMK, Perwali/Perbup dan Pergub salah satu bentuk ‘kesewenangan’ pembuat aturan tersebut terhadap hak asasi rakyatnya.

Kaidah hukum bahwa yang memberi sanksi dan mencabut sebagian atau seluruh hak asasi rakyat adalah harus rakyatnya sendiri, dalam sistem hukum tata negara kita melalui perwakilannya yaitu DPR dan DPRD dengan wewenang legislasi membuat UU atau Perda.

Sebagai bagian dari masyarakat Kota Makassar, saya sangat mendukung penerapan protokol pencegahan penanggulangan Covid-19, karena hanya dengan cara ini penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Tujuan penerapan ini adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek atau pelaku protokol tersebut sehingga menjadi bagian perilaku kehidupannya, bukan sebagai objek sehingga tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan. Namun, hal itu sudah menjadi kebutuhan untuk tetap sehat dan terhindar dari infeksi Covid-19 dan bisa memutus rantai penularannya.

Dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet pertengahan Juni 2020 bahwa kondisi wabah ini sebagai keadaan extra ordinary (luar biasa) dan pada tanggal 17 Juli 2020 rapat dengan para gubernur, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Inpres sebagai payung hukum untuk penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Menurut hemat saya bahwa tindakan ini kurang tepat, karena sebaiknya pemerintah pusat membuat PERPPU tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya. Dan PERPPU inilah yang akan menjadi UU dan menjadi landasan hukum dan kepastian hukum pelaksanaan sanksi apapun bentuknya.

Aturan perundangan atau hukum dibuat harus memenuhi tiga unsur yaitu unsur kepastian hukum, unsur keadilan dan unsur kemanfaatan hukum tersebut kepada masyarakat.

Demikian tulisan ini sebagai bahan diskusi dalam melindungi hak-hak rakyat. (Penulis : Zulkarnain Ali Naru)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya