FK-LPM Minta Pengelolaan Dana CSR Dijelaskan Secara Transparan

24 September 2020 23:25
FK-LPM Minta Pengelolaan Dana CSR Dijelaskan Secara Transparan

POSMAKASSAR.COM – Hasil penelitian tim Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam ‘Seminar Kemajuan Kegiatan Penelitian Kebijakan Daerah TA 2020’ menyimpulkan bahwa pembentukan Dewan TSLP (Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan) cendrung hanya berupa penunjukan tanpa melalui fit and proper test. Akibatnya, sinergitas antara Government, Dewan TSLP dan Coorporate ibarat ‘jembatan gantung retak’ dan diindikasikan terjadi main ‘kucing-kucingan’ tanpa ada pemberlakuan sanksi yang jelas.

Selain itu, tim UNM juga mengharapkan perlunya kajian regulasi, pemetaan wilayah dan website untuk portal agar hak publik bisa terpenuhi.

Seminar yang dibuka Kepala Balitbangda Makassar, Nielma Palamba, di Hotel Maleo, Kamis (24/9/2020) itu, diikuti sejumlah SKPD, para akademisi, unsur media cetak dan sejumlah Ketua FK-LPM Kecamatan se Kota Makassar.

Sementara itu, Tim Universitas Fajar (UNIFA) Makassar yang meneliti sampah anorganik plastik jadi agregat (beton plastik) dan sampah organik menjadi pupuk menyimpulkan bila potensi sampah organik dewasa ini cukup besar, yakni berkisar 670.030, 20 ton/ hari.

Untuk itu, kata tim UNIFA, diperlukan adanya upaya pemilahan awal, yakni sejak dari area rumah tangga.

“Karenanya, diperlukan adanya rekayasa sosial, edukasi dan sosialisasi secara rutin,” kata tim UNIFA.

Sementara itu, Dewan TSLP yang dibentuk pada 2017 lalu, menurut Sinta Molina, salah seorang anggota Dewan TSLP membantah istilah ‘jembatan gantung retak’ seperti yang diungkapkan tim UNM.

Menurutnya, dalam Dewan TSLP ada Bappeda sebagai anggota exoficio dan membantah bila pihaknya mengelola dana Coorporate Social Responcibility (CSR).

Meski demikian, Sinta Molina mengakui bila pihak Dewan TSLP sebelumnya memang tak bekerja secara maksimal.

Pembanding dalam seminar tersebut juga banyak menyoroti sample dan data yang diajukan para Peneliti.

Sementara Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FK-LPM) dalam diskusi itu menyoroti dan mengharapkan agar dalam setiap Musrenbang, penggunaan dana CSR sedapat mungkin dijelaskan secara transparan, dan dihadiri oleh Dewan TSLP.

“Selama ini, hal seperti itu belum pernah terjadi. Makanya, kami harap penggunaan dana CSR sedapat mungkin bisa dijelaskan secara transparan, dan dihadiri oleh Dewan TSLP,” ungkap salah seorang Ketua FK-LPM.

Sayangnya, pihak Bappeda sebagai ‘kunci’ masalah dan dianggap bisa memberikan solusi, tak hadir dalam kegiatan tersebut, meski telah diundang oleh pihak panitia. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya