KPPU Makassar Telusuri Dugaan Kongkalikong 2 Perusahaan Milik Kolega Gubernur Sulsel Pada Proyek MNP

28 September 2020 19:20
KPPU Makassar Telusuri Dugaan Kongkalikong 2 Perusahaan Milik Kolega Gubernur Sulsel Pada Proyek MNP

POSMAKASSAR.COM – Pembangunan proyek Makassar New Port (MNP) di wilayah pesisir laut Makassar Sulawesi Selatan menjadi sorotan lantaran proyek tersebut dicurigai dikerjakan oleh dua perusahaan milik kolega Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

Dua perusahaan tersebut yaitu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang mendapatkan izin untuk pembangunan Tol Laut.

Didalam izin pembangunan MNP tersebut diduga didalamnya terdapat persaingan usaha tidak sehat lantaran salah satu dari kolega Gubernur Sulawesi Selatan. Kolega Gubernur Sulawesi Selatan tersebut yaitu Akbar Nugraha, Abil Iksan dan Fahmi Islami.

Hal tersebut menjadikan hal dari Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) wilayah VI Makassar dalam melakukan pengawasan terkait isu rangkap jabatan.

Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar, Hilman Pujana mengatakan, saat ini belum ada laporan yang masuk mengenai dugaan monopoli proyek yang dicurigai dilakukan oleh orang terdekat Gubernur. Meski demikian ia mengatakan saat ini pihaknya tetap melakukan pengawasan.

“Untuk kasus ini, harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Dan untuk ementara ini, dari Kepala Bidang Hukum belum ada laporan yang masuk terkait laporan tersebut. Bagi masyarakat yang mengetahui silakan saja melaporkan, namun untuk laporan kami akan lakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data,” ujarnya, Senin (28/09/2020).

Saat ini kata Hilman, pihaknya juga telah mengumpulkan data sekunder terkait tudingan monopoli proyek tersebut.

“Sementara masih data sekunder, akan kita lakukan klarifikasi sesuai arahan pimpinan dari pusat, apalagi Makassar ini zona merah maka kami tetap membatasi namun kami optimalkan dengan online pemeriksaan,” tambahnya.

Namun demikian kata Hilman, Jika memang nantinya ditemukan praktik monopoli proyek dan ada kongkalikong dengan pemangku jabatan, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan kemudian akan dikenakan sanksi.

“Jika memang terbukti praktik monopoli proyek dan ada kongkalikong dengan pemangku jabatan, semua pihak pasti akan dimintai keterangan kemudian akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku dalam persaingan usaha tidak sehat,” pungkasnya.(*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya