Anggaran Covid-19 di Makassar Disorot, DPRD Sebut Pj Walikota Tidak Transparan

07 October 2020 20:54
Anggaran Covid-19 di Makassar Disorot, DPRD Sebut Pj Walikota Tidak Transparan

POSMAKASSAR.COM – DPRD Kota Makassar tetap menyoroti penggunaan anggaran Covid-19 oleh Pemkot Makassar yang dinilai jauh dari kata transparan dan belum bisa dibuktikan.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin membantah tudingan DPRD Kota Makassar yang menyebut Pemerintah Kota tidak terbuka dalam penggunaan dana Covid-19.

“Apanya lagi yang tidak transparan ? Kemarin kan saya sudah umumkan di koran sebagai respon beberapa keinginan teman-teman Ormas,” ujar Rudy di Kantor Walikota Makassar, Senin (05/10/2020) lalu.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi, kemudian menyanggah pernyataan Pj Walikota Makassar tersebut.

Menurut Kasrudi, Pemkot Makassar selama ini tidak pernah terbuka, dan jauh dari kata transparan dalam membeberkan penggunaan anggaran Covid-19.

“DPRD kan telah berkali-kali meminta laporan belanja dana tersebut, namun sampai hari ini tak juga terealisasi. Jadi, kami (DPRD) melihatnya memang anggaran Covid di Kota Makassar tidak transparan, tidak terbuka sampai sekarang. Bahkan kami pernah meminta langsung ke SKPD-nya sampe sekrang tidak diberikan,” kata Kasrudi di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (7/10/2020).

Lebih lanjut Legislator Gerindra ini menjelaskan, DPRD sebelumnya sudah melakukan monitoring evaluasi (monev) dan meminta rincian anggaran dengan mitra komisi. Namun, hingga kini belum diberikan.

“Kami sudah meminta rincian anggaran covid-19, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi pernyataan Pj Walikota itu tidak benar,” tegas Kasrudi.

Memang, kata dia, secara total sudah melihat jumlahnya. Akan tetapi rincianya belum diperlihatkan. Rincian itu penting untuk melihat penggunaan anggaran di Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.

Menurut Kasrudi, rincian itu sangat penting untuk melihat perbandingan jumlah anggaran yang dialihkan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan padat karya sebagai wujud upaya pemulihan ekonomi di kota Makassar.

“Yang diberikan kepada kami itu hanya total anggaran yang nilainya Rp 90-an milyar. Hasil rinciannya tidak ada, padahal itu yang ingin kami lihat. Jadi kami (DPRD) berharap kalau ada data tersebut tolong berikan dan perlihatkan,” ketus Kasrudi. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya