Pemkot Bentuk Tim Percepatan Ekonomi, Azwar : Pemborosan Anggaran, Pj Walikota Harusnya Fokus Tangani Covid-19

07 October 2020 21:27
Pemkot Bentuk Tim Percepatan Ekonomi, Azwar : Pemborosan Anggaran, Pj Walikota Harusnya Fokus Tangani Covid-19

POSMAKASSAR.COM — Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin dikabarkan akan membetuk tim ahli percepatan ekonomi, sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi akibat imbas pandemi Covid-19.

Tim yang terdiri dari lima orang tersebut, semuanya merupakan tokoh akademisi yang akan ditugaskan khusus untuk mendongkrak laju ekonomi di Kota Makassar.

Menurut Rudy, selain percepatan penanganan Covid 19, Pemkot harus bergerak cepat dalam memulihkan ekonomi seperti yang selalu ditekankan oleh pemerintah pusat.

“Masyarakat kita sekarang sudah terpuruk ekonominya. Masyarakat butuh gerakan yang cepat. Kita tidak boleh lambat, apalagi lambat karena perdebatan yang tidak penting hanya karena persepsi yang keliru,” ungkap Rudy, Senin (5/10/2020) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Azwar ST angkat bicara. Ia menilai kebijakan tersebut hanya pemborosan anggaran.

“Ini pemborosan anggaran saja. Jangan mencari bahasa-bahasa lain atau strategi lain yang malah menyebabkan anggaran keluar lebih besar,” ungkap Azwar saat dihubungi awak media, Rabu (7/10/2020).

Politisi PKS ini malah mendesak Pemkot Makassar untuk fokus dalam penanganan Covid-19. Untuk urusan pemulihan ekonomi, kata Azwar, masih banyak SKPD yang berkompeten mengatasi itu.

“Dibanding untuk menggaji tim ahli, anggaran yang ada sebaiknya dialokasikan ke tindakan nyata yang menyentuh langsung masyarakat. Misalnya yang menyasar kepada padat karya, penambahan modal UMKM dan pedagang kecil. Agar daya beli dan perputaran ekonomi kembali bergairah,” jelasnya.

“Pj Walikota sebaiknya pikirkan saja bagaimana penanganan Covid ini bisa lebih baik lagi. Tugas utama dia diangkat menjadi Pj Walikota, kan untuk mengatasi Covid-19 di Makassar. Mestinya dia fokus kesitu. Jangan dia tidak baik komunikasinya dengan DPRD,” tuturnya lagi.

“Intinya, mereka (tim ahli) itu siapa yang tiba-tiba mau diangkat menjadi tim percepatan, apa alasannya. Artinya tidak terlalu mendesak. Yang mendesak harus dilakukan bagaimana penanganan covid yang baik dan pelaksanaan Pilkada yang mematuhi protokol covid. Pemerintah kota lah yang bertanggung jawab juga,” imbuh Azwar.

Selain pemborosan anggaran, dia menganggap, penunjukan 5 tim ahli tersebut hanya mengacaukan kebijakan-kebijakan yang telah diatur sebelumnya. Azwar menegaskan tidak setuju dengan penunjukan tersebut.

“Mestinya fokus pada kebijakan sebelumnya. Jadinya malah tidak ada yang jalan kalau diangkat lagi orang yang membuat kebijakan baru. Artinya tidak fokus. Intinya saya tidak setuju. Percepatan apa itu tidak jelas dari mana asalnya,” pungkasnya.(*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya