Ketua KPU Jeneponto Dituding Berbuat Asusila, Lawyer Baharuddin Hafied Akan Tuntut DKPP RI

05 November 2020 15:37
Ketua KPU Jeneponto Dituding Berbuat Asusila, Lawyer Baharuddin Hafied Akan Tuntut DKPP RI

POSMAKASSAR.COM – Setelah ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dipecat karena dituduh melakukan perbuatan asusila, advokat Baharuddin Hafied kini angkat bicara.

Menurutnya, pemecatan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI itu, tidak didasari bukti yang kuat dan dituding hanya persoalan pribadi saja.

“Saya rasa ini persoalan pribadi, lagian pada saat itu pak Baharuddin memperistrikan pelapor jadi dimana letak pemerkosaannya?,” ujar Baharuddin Hafied, Muhammad Nur saat menggelar Jumpa pers di Kantor BAIN HAM RI jalan Hertasning Kabupaten Gowa, Kamis (05/11/2020).

Ia menjelaskan bahwa tudingan asusila dinilai tak sesuai yang dilayangkan DKPP RI kepada kliennya lantaran persoalan tersebut bukan masuk dalam pelanggaran kode etik pemilu tetapi masuk dalam persoalan pribadi.

“Saya tekankan sekali lagi, ini persoalan pribadi, bukan persoalan pelanggaran kode etik yang dilayangkan DKPP kepada klien kami,” tegasnya.

Pengacara handal di Kota Makassar yang juga ketu BAIN HAM RI ini menambahkan bahwa akan menuntut secara hukum lewat jalur PTUN atas tudingan yang dihadapi oleh kliennya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafied, diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etiksebagai penyelenggara pemilu.

Pemberhentian itu diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, setelah melaksanakan sidang di Ruang Sidang DKPP RI. Dalam sidang tersebut Ketua Majelis, Alfitra Salam, memutuskan mengabulkan pengaduan dari Puspa Dewi Wijayanti.

Pemberhentian Ketua KPU Jeneponto, Baharuddin Hafid, lantaran melakukan tindakan asusila terhadap pengadu Puspa Dewi Wijayanti pada 2018 lalu. Saat mengajak pengadu untuk bertemu membahas pencalonan Puspa Wijayanti sebagai calon legislatif.

Tidak hanya itu, dalam surat itu juga Baharuddin Hafid diadukan tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu lantaran menjanjikan pengadu lolos saat pemilihan legislatif 2019 lalu. Dan meminta sejumlah uang saat mencalonkan diri menjadi komisioner KPU. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya