Netralitas ASN di Pilkada Makassar Dipertanyakan, DPP LIRA Sulsel Kecam Pj Walikota

08 November 2020 14:40
Netralitas ASN di Pilkada Makassar Dipertanyakan, DPP LIRA Sulsel Kecam Pj Walikota

POSMAKASSAR.COM – DPP LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel mengecam Pj Walikota Makassar yang belum memberi sanksi bawahannya sekaitan netralitas ASN pada Pilkada 2020.

Sebelumnya, Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, dikabarkan menggiring ASN berpihak ke salah satu pasangan calon di Pilwalkot Makassar 2020.

Hal ini berawal dari rekaman video tersebar di medsos, yang diduga Sekcam disalah satu kecamatan di Kota Makassar menyebutkan bahwa Gubernur Sulsel dan Pj Walikota Makassar mendukung salah satu paslon.

Gubernur DPP LIRA Sulsel, Andi Irwan Paturusi menuturkan, Pj Walikota Makassar juga dinilai telah melakukan pembiaran terhadap ASN yang tidak netral.

“Tanggapan pak Pj Walikota beberapa waktu lalu bahwa Ia tidak ingin mengambil sikap terhadap bawahannya, membuat kami bertanya-tanya, ada apa ini ? Apalagi Pj Walikota belum mengambil sikap apapun. Makanya, kami menganggap itu sebagai pembiaran,” ujarnya, Sabtu (7/11/2020).

Menurutnya, rekaman video yang tersebar di media sosial sudah menjadi bukti. Sehingga Pj Walikota Makassar diminta untuk segera mengambil sikap kepada ASN yang tidak netral.

“Kami memberi waktu Pj Walikota Makassar hingga hari senin, apabila tidak menjatuhkan sanksi kepada bawahannya. Camat, Sekcam, Lurah dan beberapa direksi perusda maka LIRA akan mengambil sikap, menyurat kepada Mendagri, KASN, Ombusman dan Bawaslu untuk menindaki,” jelasnya.

Andi Irwan telah menginstuksikan seluruh anggota LIRA untuk mengumpulkan data, apa bila ditemukan bukti-bukti maka akan melaporkan kasus ini ke Bawaslu.

Ia juga kembali menyoroti kerja Bawaslu Makassar. Irwan menilai kinerja Bawaslu tumpul. Pasalnya beberapa laporan masyarakat juga belum ditindaki.

“Cuman Bawaslu ini agak tumpul. saya lebih bagus mengatakan sebenarnya. Ini juga membuat kami bingung karena sudah ada beberapa laporan masyarakat tapi tidak ditindaki,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Lira Provinsi Sulsel, Ahmad Nur menilai, sebagai pelayan publik, ASN diharuskan untuk netral.

“ASN ini kan pelayan publik dan banyak regulasi aturan yang mengharuskan untuk netral. Hari ini justru perangkat birokrasi disusun sesistimatis untuk menguntungkan pihak tertentu dalam berkontestasi di pilkada 2020,” pungkasnya.

“Kami sebagai lembaga sosial masyarakat sangat menyayangkan, sekalipun ini hanya sebagai dugaan, oleh karena itu kami meminta kepada penyelenggara khususnya pengawas kedepanya untuk lebih intens dan lebih ketat mengawasi ASN,” sambungnya.

Menurutnya, jika Bawaslu tidak mampu mengawasi ASN yang terlibat, pihaknya berjanji akan turun langsung mengawasi.

“Kalau dianggap hari ini pengawas pemilu tidak sanggup, Insyallah Lira yang akan hadir untuk mengawasi para ASN yang terlibat pada kontestasi Pilkada 2020,” terangnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya