Bahas Pembatasan Kegiatan, Pemkot Makassar Undang Pelaku Usaha, AUHM : Edaran Walikota Keliru

12 January 2021 21:19
Bahas Pembatasan Kegiatan, Pemkot Makassar Undang Pelaku Usaha, AUHM : Edaran Walikota Keliru

POSMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi bersama jajaran Forkopimda kota Makassar serta mengundang para pelaku usaha ekonomi membahas kelanjutan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PKM) di Kota Makassar.

Dalam arahannya dihadapan pelaku usaha ekonomi serta camat yang mengepalai satuan tugas Covid 19 dikecamatan, Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menekankan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini dilaksanakan demi untuk kepentingan kita bersama.

“Covid 19 ini adalah musuh kita bersama tidak ada lagi kepentingan sektoral, tidak ada lagi kepentingan antar individu, tidak ada lagi bahwa ini untung ini rugi. Tapi ini kita harus lakukan yang terbaik untuk bagaimana mengendalikan covid 19 agar grafiknya tidak terus menanjak,” kata Rudy di ruang pertemuan Sipakalebbi, Selasa (12/1/2021)

Namun disisi lain walaupun diberlakukan pembatasan, Pemerintah tetap menginginkan agar pemulihan-pemulihan ekonomi bisa tetap terus berjalan secara terukur.

“Artinya, terukur itu jangan pemulihan ekonomi lantas juga menambah beban kita di dalam mobilitasnya, oleh karenanya, pertemuan kali ini itu kita lakukan, sekaligus menyampaikan bahwa surat edaran kita perlonggar sedikit agar ekonomi bisa terus bergerak,” jelasnya.

Menurut Prof Rudy alasan pembatasan pelaku usaha dilonggarkan hingga jam 10 malam yang sebelumnya hanya sampai jam 7 malam, dikarenakan tim epidemiologi telah memberikan hasil monitoring bahwa dengan adanya pembatasan masyarakat berhasil memperlambat penularan.

“Walaupun belum menurun, saat ini kita lihat kurvanya sekarang mulai landai, tidak terus naik kayak tangga. Kita ambil pertimbangan ekonomi, ekonomi juga tidak terlalu tertekan di satu sisi kita menjaga kelandaian ini dan kalau bisa berangsur-angsur turun seiring dengan tingkat kesembuhan yang semakin tinggi dari pada yang terpapar,” ungkapnya.

Sementara itu Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana menegaskan untuk mengantisipasi masyarakat yang berkumpul di pagi hari, terutama pada hari libur sabtu dan minggu seperti di CPI dan di anjungan pantai Losari.

“Saat ini bukan saja malam hari, kalau kita lihat kebiasaan masyarakat kita, berkumpul di pagi hari berolah raga utamanya di hari libur, sabtu, dan minggu, Ini juga sangat rawan apabila masyarakat kita berkumpul, artinya perlu dilakukan tindakan tindakan persuasif kepada masyarakat disamping langkah tegas yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.

Witnu juga berharap warga masyarakat bisa memaklumi jika pihaknya sampai saat ini belum bisa mengeluarkan izin keramaian, baik kegiatan masyarakat lainnya yang mengundang masyarakat untuk berkumpul.

“Sampai hari ini kami belum dapat mengeluarkan surat izin keramaian, ini harus dipahami dan dimaklumi oleh masyarakat demi kepentingan kita bersama,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM), Zulkarnain Ali Naru, menanggapi pembatasan jam operasional usaha-usaha tertentu yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Walikota Nomor : 448.01/11/S.Edar/Kesbangpol/I/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.

Menurut Zul, dalam SE Walikota tersebut dianggap ada kekeliruan dalam penetapannya, bahkan terkesan kurang diteliti oleh Tim Pakar Epidemiologi yang ditunjuk Pj Walikota, sehingga terkesan cendrung mengada-ngada.

“Salah satunya, ketentuan yang mengatur bahwa operasional mall, restoran, rumah makan, warkop dan game center hanya sampai jam 22.00 Wita saja, itu kan tidak perlu lagi dibuatkan aturan. Kan pada hari-hari biasanya usaha-usaha itu memang lazimnya tutup jam 22.00 Wita. Lalu apa gunanya dibuatkan pembatasan ?” Jelas Zul.

“Seharusnya, kalau tim pakar Pak Pj Walikota memang ahli, yang diatur itu jam operasionalnya pada siang hari, termasuk usaha sektor perdagangan lainnya, yang faktanya jauh lebih banyak orang berkerumun dan rawan menjadi klaster baru,” tambah Ketua AUHM ini.

Hal lain yang luput dari pantauan dan kajian Tim Pakar Epidemiologi Pemkot, katanya, sejumlah usaha perdagangan seperti toko asesoris handphone, pasar grosir, pasar tradisional dan sejenisnya, juga harus diatur pembatasan pengunjung dan pengetatan protokol kesehatannya.

“Intinya, jangan tebang pilih, apalagi salah sasaran dalam menetapkan aturan,” tutupnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya