Viral, Sajikan Prasmanan di CPI, Nitizen : Lucunya Covid Memandang Jabatan !

12 February 2021 00:58
Viral, Sajikan Prasmanan di CPI, Nitizen : Lucunya Covid Memandang Jabatan !

POSMAKASSAR.COM – Makanan Prasmanan yang disajikan Pemerintah Kota Makassar pada acara Peresmian Pelataran Kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) menimbulkan sorotan dikalangan nitizen media sosial, setelah video yang diambil oleh nitizen itu viral.

Pasalnya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar terkait larangan menyajikan makanan prasmanan seperti yang tertuang dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar, yang salah satu pointnya tidak membolehkan makan ditempat, tapi justru terkesan tidak diindahkan pihak penyelenggara dan dihadiri sejumlah kalangan pejabat seperti Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Pada kegiatan itu, juga terlihat adanya kerumunan dibawah tenda dan sekitar area peresmian, yang diduga banyak kalangan melanggar Perwali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Seperti pada akun sosial media @Sosmed_Makassar sejumlah nitizen mengomentari video tersebut. Salah satu akun @Kamallosari :Lucu ada yg tajam ke bawah tumpul ke atas !!!, @vianpratamaa_:Nikmatnya punya kekuasaan, @soe_lai_man : silahkan prasmanan yang penting sebelum jam 10 (masih diluar jam operasional corona).

Kemudian pada akun @h4h4__sadboy: lucunya covid memandang jabatan, akun @a.jayabangsawan : Di cpi itu corona tidak berani datang tawwa makanya bolehji prasmanan.

Berbanding terbalik dengan komentar Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar (saat itu), M Sabri yang pada saat sosialisai Perwali tersebut mengatakan, untuk mencegah adanya kluster, maka prasmanan pada acara resepsi pernikahan termasuk di hotel dan kegiatan pertemuan lainnya telah dilarang.

“Yang paling krusial adalah ketika melakukan prasmanan, olehnya itu tidak diizinkan. Karena kalau prasmanan maka prasmanan akan buka masker, foto-foto, dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulsel, Zulkifli ST yang dimintai tanggapan terkait aktivitas para pejabat dan puluhan undangan yang hadir dalam acara peresmian Pelataran Kawasan Kuliner Lego-Lego di CPI tersebut, mengatakan bahwa apa yang dipertontonkan para pejabat itu, sangat disayangkan, karena bisa menimbulkan persepsi ‘miring’ seakan hukum hanya diberlakukan bagi masyarakat kecil dan tidak menyentuh kalangan atas.

“Hal seperti itu sangat kita sayangkan tentunya,” kata Zulkifli.

Seharusnya, kata dia, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jangan lagi ada kesan tebang pilih dalam menerapkan peraturan.

Meskipun mereka pejabat, kegiatan apapun dilakukannya dan dalam kondisi apapun, sebutnya, tidak selayaknya lengah menerapkan aturan yang telah ditetapkan. Mereka justru seharusnya berusaha maksimal memunculkan kesadaran untuk mematuhi himbuan, apalagi kalau paham bahwa dia adalah pejabat yang selalu jadi bahan perhatian.

“Sekalipun itu Gubernur, Walikota atau siapapun itu, yah jelas harus taat pada aturan, apalagi kalau menyangkut Perwali yang mereka buat sendiri, kan tidak logis kalau justru mereka sendiri yang melabrak aturannya,” jelasnya.

Dia kemudian membandingkan kasus dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) dalam aksi demonstrasi yang dilakukan para pekerja seni dan hiburan di Kantor Balaikota, Rabu (10/2/2021) kemarin.

Menurutnya, aksi aliansi pekerja seni dan hiburan yang kebetulan pelaksanaannya hampir bersamaan dengan acara peresmian Kawasan Kuliner di CPI tersebut, setidaknya bisa menjadi contoh miris yang dipertontonkan Pj Walikota Makassar jelang akhir kepemimpinannya.

Seperti yang beredar di media, kata Zulkifli, Rudy Djamaluddin konon mengancam melaporkan para peserta demonstrasi yang menggelar aksi di Kantor Walikota Makassar karena dianggap melanggar Prokes, sementara kegiatan di CPI itu juga disoroti khalayak karena juga diduga melakukan pelanggaran Prokes.

“Olehnya itu, kita harap ada perlakukan hukum yang sama bagi yang sengaja melakukan pelanggaran, baik itu masyarakat biasa ataupun pejabat,” tegasnya.

“Kalau aksi demonstrasi para pekerja seni dan hiburan kemarin itu, sebenarnya tidak perlu terjadi andaikan Pj Walikota bisa lebih arif membuka ruang dialog kepada mereka sebelumnya, dan bijaksana saat terjadi aksi demonstrasi, dengan berani menemui mereka yang merupakan rakyatnya juga,” imbuhnya.

Kalaupun Pj Walikota memang tidak berada ditempat saat aksi, tambahnya, setidaknya bisa menyampaikan kepada orang yang dipercayakan, menjanjikan waktu yang jelas kepada para massa aksi agar mereka puas.

“Bukan dengan cara menghindar terus setiap ada aksi dan hanya berani berkomentar di media setelahnya. Itukan namanya bukan sosok pemimpin yang baik,” katanya.

Zul juga mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Walaupun menurut dia, sebenarnya hal itu tidak akan terjadi andai Pj Walikota memiliki jiwa besar untuk menerima warganya yang ingin menyampaikan aspirasinya.

“Jadi, selain berharap perlakuan hukum yang sama, kami juga ingin mengingatkan kepada Pj Walikota untuk selalu berusaha bijak dalam menghadapi warga yang saat pandemik ini memang sangat membutuhkan solusi agar bisa bertahan hidup,” katanya lagi.

Terakhir, Zul juga meminta kepada seluruh warga makassar, agar bisa secara bersama membangun kesadaran diri untuk berusaha mematuhi himbauan pemerintah terkait Prokes dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kalaupun ada dari kita yang salah, baik masyarakat kecil atau para pejabat, maka berusahalah untuk tidak mengikuti kesalahan mereka,” pungkasnya. (*)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya