Personil Satpol PP, AUHM dan Pekerja Seni Dipolisikan, Pakar Hukum : Dasarnya Apa ?

12 February 2021 10:46
Personil Satpol PP, AUHM dan Pekerja Seni Dipolisikan, Pakar Hukum : Dasarnya Apa ?

POSMAKASSAR.COM – Pakar Hukum Tata Negara Unhas, Prof Aminuddin Ilmar menilai tidak ada dasar hukum kuat yang bisa menyeret personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar, Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) serta para Pekerja Seni dan Hiburan, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) dalam aksi demonstrasi di Kantor Walikota Makassar, Rabu (10/2/2021) lalu.

Menurut Prof Ilmar, aturan yang dijadikan rujukan kepolisian seperti Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 51 dan 53 Tahun 2020, Surat Edaran Pj Walikota Terkait PPKM, dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu, kurang tepat.

Dijelaskan, Peraturan Walikota (Perwali) harusnya hanya bersifat teguran saja. Begitu juga dengan undang-undang Kekarantinaan Kesehatan yang ikut dijadikan rujukan dinilai tidak pas, apa lagi aturan itu hanya diberlakukan pada daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

“Undang-undang Karantina Kesehatan itu sebagaimana yang lalu kategorinya adalah pembatasan atau PSBB. Makassar itu sudah tidak ada lagi (PSBB) kan begitu ? Jadi menurut saya, agak aneh kalau itu yang diberlakukan. Kalaupun dianggap melanggar protokol kesehatan, menjadi pertanyaan itu tadi dasarnya apa ? Karena harus ditegaskan dulu, bahwa kita dalam keadaan PSBB atau PPKM, kalau tidak ada terus dasarnya apa dong ?,” jelas Prof Ilmar pada wartawan, Jumat (12/2/2021).

“Kalau berdasarkan undang-undang itu (Kekarantinaan Kesehatan) harusnya ada turunannya, bahwa kalau ada orang yang kedapatan melanggar (dipidana). Itukan terlalu luas, mestinya ada dulu pembatasan yang dilakukan, apakah pembatasan itu dilanggar atau tidak, kalau tidak ada tidak bisa diproses hukum menurut saya,” tambahnya.

Prof Ilmar lebih jauh mengatakan, harusnya Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) lebih tegas lagi pada aturan apa sebenarnya yang kini diberlakukan. Apalagi menurut pantauannya di lapangan, penindakan pelanggar protokol kesehatan di jalan-jalan Makassar atau pun di beberapa tempat dinilai sangat lemah.

Prof Ilmar juga memberi perbandingan, antara kegiatan aksi unjuk rasa AUHM serta para Pekerja Seni dan Hiburan dengan kegiatan peresmian kawasan pelataran kuliner ‘Lego-Lego’ di Center Point of Indonesia (CPI) yang dinilai sama-sama memiliki potensi mengundang kerumunan, harusnya ikut di proses hukum.

Paling kontras menurut dia adalah soal izin kegiatan itu sendiri, dimana disebut ada satu kegiatan yang diberi izin dan yang satu lagi tidak diberi izin.

“Kebijakan itu harus tegas sehingga masyarakat juga bisa memahami dengan baik. Kemudian imbauan dari pemerintah dan seluruh unsur Satgas Covid-19. Cuman kita liat, hampir tidak ada sama sekali (penegasan). Mana pernah kita dapatkan ada penegakan di jalan-jalan kota Makassar. Jadi janganlah membuat perlakuan yang berbeda kalau mau tegas, tegas saja. Kita dukung,” ujarnya.

Diketahui, Sebelumnya Polrestabes Makassar mulai mendalami kasus aksi unjuk rasa massa AUHM dan Aliansi Pekerja Seni dan Hiburan se Kota Makassar, yang terjadi di halaman Balaikota Makassar, Rabu kemarin. Sejumlah pihak yang dianggap terlibat, dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Baru tahap pemeriksaan saksi-saksi. Baru pihak Satpol PP, Kesbangpol, termasuk penanggung jawab aksi (AUHM) dan beberapa pekerja lainnya di lokasi aksi,” kata Wakasatreskrim Polrestabes Makassar, AKP Sugeng. (*/Fjrc)

loading...

Posmakassar.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya