POSMAKASSAR.COM — DPRD Kota Makasssar khususnya fraksi Gerindra dan Nasdem meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengupayakan sesegera mungkin pelantikan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Fatmawati Rusdi.
Kedua fraksi tersebut, pada dasarnya berharap agar Penjabat (Pj) Walikota, Rudy Djamaluddin segera lengser dan Makassar punya pemimpin definitif.
Dewan bahkan merespon dengan ancaman akan menggulirkan hak interpelasi jika Rudy Djamaluddin berlama-berlama duduk di kursi Walikota.
“Kalau Rudy masih lama menjabat, atau pelantikan Walikota definitif sengaja diulur-ulur, kami akan gulirkan mosi tidak percaya. Kalau perlu hak interpelasi akan kami gunakan,” ketus Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, kepada wartawan, Minggu (14/2/2021).
Ia menegaskan, warga Kota Makassar kini sangat membutuhkan pemimpin definitif sesuai daulat rakyat. Bukan penjabat Walikota pilihan Gubernur. Karena masyarakat sudah banyak keluhan di bawah, tapi tidak ditanggapi dengan cepat.
“Masyarakat Kota Makassar butuh pelayanan. Sementara Pj Walikota ini tidak memikirkan itu. Jadi saya berharap Gubenur Sulawesi Selatan segera menjadwalkan pelantikan. Jangan lagi ada wacana penundaan. Kalau cepat dilantik, otomatis visi-misinya cepat terealisasi. Masyarakat juga yang senang,” tandasnya.
Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa Makassar kini sudah rindu dipimpin Walikota definitif yang dipilih oleh rakyat. Ia juga mendesak Gubernur Sulsel segera menjadwalkan pengambilan sumpah Walikota terpilih.
Rudianto Lallo bahkan meminta agar Danny-Fatma dilantik paling pertama. Menurut Rudi, terdapat dua alasan krusial mengapa Walikota Makassar terpilih harus dilantik lebih awal.
“Pertama karena tidak ada sengketa hasil Pilwali dan kedua karena Makassar sudah dipimpin Penjabat dalam waktu lama,” katanya.
Politisi Nasdem itu juga mewanti-wanti Nurdin Abdullah akan gejolak kemarahan massa karena pelantikan Walikotanya terlalu lama.
“Jangan sampai warga Makassar marah. Kalau warga sudah marah, terus Rujab dikepung, Kantor Gubernur dikepung, rumah pribadi pak Gubernur dikepung, kan bahaya,” ungkap Rudi.
Diketahui, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebelumnya mengatakan bila dirinya masih menunggu penerbitan SK dari Kemendagri. Ia pun tak ingin terus menerus dirongrong. Menurutnya, ada 170 kabupaten/kota termasuk Makassar yang kini masih berproses di Kemendagri. Semua pihak pun diminta untuk bersabar.
“Jadi, semua pihak bersabar. Karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah bekerja semaksimal mungkin. Saat ini tinggal menunggu SK dari Kemendagri saja,” kata Nurdin Abdullah, Rabu (10/2/2021) lalu.
Perlakuan ini, kata dia, sama untuk daerah-daerah yang memiliki kepala daerah baru terpilih, termasuk Kota Makassar. Pemprov Sulsel pasti akan menunda pelantikannya.
“Orang profesional itu tidak pernah lain diucapkan lain dilakukan. Saya profesional. Jangan curigai macam-macam pada gubernur. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali untuk rakyat. Sebab semakin cepat dilantik, makin cepat bekerja,” ujarnya.
Proses yang ada di Kemendagri ini akan diproses segera, kecuali untuk daerah berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun solusinya akan ditunjuk pelaksana harian atau PLH dari jabatan sekretaris daerah.
“Ini sekarang lagi di proses di Kemendagri. Kalau belum selesai SK di Mendagri, maka ada PLH. PLH-nya sekda kecuali Makassar, karena Makassar sudah ada Pj,” ujarnya. (*)
Komentar